Persiapan AG 2018, Menpora Harapkan Kejelasan Tupoksi Setiap Kementerian

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Desember 2015
Persiapan AG 2018, Menpora Harapkan Kejelasan Tupoksi Setiap Kementerian

Menpora Imam Nahrawi, menghadiri rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Ruang Rapat Utama, Kantor Kemenko PMK. (foto: Twitter Imam Nahrawi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Olahraga - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menghadiri rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Ruang Rapat Utama, Kantor Kemenko PMK, Senin (07/12).

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Imam mengatakan akan mengebut penyelesaian Master Plan, Rencana Induk dan Instruksi Presiden (Inpres) agar segera disahkan dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut, ditambahkan Cak Imam- sapaan Menpora Imam- juga untuk memperjelas Tupoksi masing-masing Kementerian terkait.?

?"Yang paling krusial itu pembagian tugas dan lembaga karena selama ini pembagian tugasnya atau tupoksinya belum jelas. Sebab seakan-akan, hanya menjadi tugas Kemenpora, Setneg, PMK, dan Kementerian Keuangan," katanya.

"Padahal, Kepres ada kurang lebih 16 Kementerian yang terlibat, tetapi untuk memperjelas semua itu, sehingga munculnya Inpres maka masing-masing Tugas Kementerian didetailkan. Tapi saya yakin, Rabu (9/12) ini akan dirapatkan semua level teknisnya. Karena itu, makanya target diharapkan Desember ini selesai," lanjutnya.

Tidak lupa Cak Imam menambahkan bahwa sebenarnya hari ini Inpres sudah bisa dikeluarkan. Namun, nyatanya masih terdapat tambahan terkait pembukaan dan penutupan Asian Games serta detail-detail penyelenggaraan event tersebut.

Adapun hal yang dimaksud Menpora Imam adalah hal teknis seperti perjalanan atlet dari tempat penginapan ke venue pertandingan, bagaimana kondisi lalu-lintas dan transportasinya.?

?"Ini yang sedang dihitung (detail-detail), sehingga keluarnya Inpres agak terlambat. Presiden dan Kemenko PMK (Puan Maharani) memberi pengarahan kepada kami untuk menghitung lagi tingkat efisiensinya, seperti pergerakan orang berapa banyak yang hadir, barang dan lain-lainnya. Sehingga bisa jadi rencana induk adalah hal yang besar dan nantinya perubahan teknis yang kami buat akan menjadi progress report ke OCA yang akan berkantor di Jakarta pada Februari mendatang," tutupnya.(esa)

Baca juga:

  1. Menko PMK Soroti Tajam Persiapan Asian Games 2018
  2. Mantan Atlet Olimpiade Minta Semua Pihak Dukung Asian Games 2018
  3. KOI Sikapi Positif Pernyataan Ahok
  4. Mantan Atlet Olimpiade Minta Semua Pihak Dukung Asian Games 2018
  5. Ahok: Emang Gue Pikirin Tuh Asian Games
#Puan Maharani #Imam Nahrawi #Menpora Imam Nahrawi #Asian Games 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan