Penipuan Umrah Murah Marak, DPR Tekan Kemenag Bertindak Tegas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 06 Mei 2015
Penipuan Umrah Murah Marak, DPR Tekan Kemenag Bertindak Tegas

(Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Maraknya agen perjalanan umrah dinilai belum diatasi secara benar. Akibatnya, agen umrah bodong terus beraksi dan menelan banyak korban calon jamaah di Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa meminta Kementerian Agama (Kemenag) memberi tindakan tegas terhadap agen perjalanan tersebut. Ia juga meminta Kemenag segera menertibkan agen-agen nakal agar tidak menelan banyak korban.

"Komisi VIII menekankan kepada Kemenag agar menindak tegas trevel-trevel yang tidak memiliki izin. Jika ada yang terbukti melakukan penipuan, dilaporkan ke bareskrim," pinta politikus Parta Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam seminar "Umrah Murah Merugikan Jamaah, Benarkah?" di Hotel Sofyan Betawi, Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ledia berharap, Kemenag mencabut izin jika agen terbukti salah. "Ini untuk menghindari penipuan," imbuhnya.

Sementara itu, ihwal regulasi, para anggota dewan akan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. "Karena peraturan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai ibadah haji dan umrah," tuturnya. (AB)

Baca Juga:

Dosen Swasta di Bandung Colong Dana Calon Jemaah Umrah

Laksanakan Umrah, Nenek Presiden Obama Menangis

Iran Larang Warganya Ibadah Umrah

#Komisi VIII DPR #Penipuan
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan badal haji dan pembayaran DAM setelah terungkap dugaan penipuan senilai Rp 1,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Nyaru Jadi Pejabat hingga Anggota DPR, 3.000 Nomor Penipu Diblokir Komdigi
Total 18.500 nomor diblokir terkait penipuan, investasi fiktif, hingga judi online.
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
Nyaru Jadi Pejabat hingga Anggota DPR, 3.000 Nomor Penipu Diblokir Komdigi
Indonesia
3.000 Nomor Telepon Spam Call, Deepfake Juga Tambah Marak
di Indonesia, satuan tugas antiscam yang dibentuk bersama Otoritas Jasa Keuangan mencatat kerugian dari penipuan daring mencapai Rp 9,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
3.000 Nomor Telepon Spam Call, Deepfake Juga Tambah Marak
Indonesia
Modus Penipuan Lowongan Kerja KAI Marak Lagi, Pelamar Diminta Waspada
Modus penipuan lowongan kerja KAI kembali ramai. KAI Services pun angkat bicara soal rekrutmen tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Modus Penipuan Lowongan Kerja KAI Marak Lagi, Pelamar Diminta Waspada
Indonesia
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan, bahwa MBG bukanlah untuk orang kaya. Komisi VIII DPR meminta data penerima diperketat.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Indonesia
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
DPR mendesak razia daycare ilegal setelah maraknya kekerasan anak. Data menunjukkan 43 persen daycare belum berizin dan minim standar pengasuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
Indonesia
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Usulan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong wanita dikritik DPR. Menilai solusi utama ada pada perbaikan sistem keselamatan transportasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Indonesia
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, disoroti oleh Komisi VIII DPR. DPR pun meminta adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Bagikan