Pengamat Politik: Rezim Jokowi Diuntungkan Dualisme Partai


Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Aburizal Bakrie, Senin (16/2) (Foto: Antara)
MerahPutih Nasional - Pengamat politik, Ubedilah Badrun, menilai, rezim Jokowi diuntungkan dengan terbelahnya kepemimpinan partai-partai oposisi. Kedepannya dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan dinamis. (Baca: Kubu Ical Bakal Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan)
"Anggota DPR dari tiga partai tersebut, yang sekarang ada di parlemen, kemungkinan juga akan dikendalikan dua kepemimpinan masing-masing partai," kata dia, ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Direktur Puspol Indonesia (Puspol) ini, apabila rezim penguasa mampu mengelola dualisme partai oposisi tersebut, maka rezim ini pada tahun kedua akan bekerja lebih efektif. "Tetapi jika gagal mengelola maka pada tahun pertama dan kedua rezim saat ini justru muncul masalah ekonomi politik yang lebih serius," papar Ubedilah Badrun. (Baca juga: Gugatan SDA Dikabulkan, Kubu Romi Ajukan Banding)
Ubedilah menambahkan, seperti apa yang terjadi di parlemen, isu strategis di parlemen justru disikapi dengan cara dua kepemimpinan partai. Kepemimpinan menjadi tidak mudah mengambil sikap partai. (Baca juga: Tanpa Kehadiran Hatta Rajasa, Kongres PAN Resmi Ditutup)
Seperti diketahui, tiga partai di Koalisi Merah Putih (KMP) mengalami dualisme kepemimpinan. Tiga partai tersebut ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN). (mad)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik

Kader Golkar Adukan sejumlah Akun Medsos yang Ledek Bahlil ke Polisi

Peluncuran Buku Bertema Pancasila Sebagai Ideologi Partai Golkar di Jakarta

Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai

Imbas Demo Rusuh di PT Timah, Politikus Golkar Bambang Patijaya Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi

Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo

Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik

KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
