Pengamat Politik: Rezim Jokowi Diuntungkan Dualisme Partai

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 04 Maret 2015
Pengamat Politik: Rezim Jokowi Diuntungkan Dualisme Partai

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Aburizal Bakrie, Senin (16/2) (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pengamat politik, Ubedilah Badrun, menilai, rezim Jokowi diuntungkan dengan terbelahnya kepemimpinan partai-partai oposisi. Kedepannya dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan dinamis. (Baca: Kubu Ical Bakal Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan)

"Anggota DPR dari tiga partai tersebut, yang sekarang ada di parlemen, kemungkinan juga akan dikendalikan dua kepemimpinan masing-masing partai," kata dia, ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut Direktur Puspol Indonesia (Puspol) ini, apabila rezim penguasa mampu mengelola dualisme partai oposisi tersebut, maka rezim ini pada tahun kedua akan bekerja lebih efektif. "Tetapi jika gagal mengelola maka pada tahun pertama dan kedua rezim saat ini justru muncul masalah ekonomi politik yang lebih serius," papar Ubedilah Badrun. (Baca juga: Gugatan SDA Dikabulkan, Kubu Romi Ajukan Banding)

Ubedilah menambahkan, seperti apa yang terjadi di parlemen, isu strategis di parlemen justru disikapi dengan cara dua kepemimpinan partai. Kepemimpinan menjadi tidak mudah mengambil sikap partai. (Baca juga: Tanpa Kehadiran Hatta Rajasa, Kongres PAN Resmi Ditutup)

Seperti diketahui, tiga partai di Koalisi Merah Putih (KMP) mengalami dualisme kepemimpinan. Tiga partai tersebut ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN). (mad)

#Partai Amanat Nasional #Golkar #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Kader Golkar Adukan sejumlah Akun Medsos yang Ledek Bahlil ke Polisi
PP Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) melaporkan akun media sosial (medsos) yang menyerang dan menghina pribadi Bahlil Lahadalia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Kader Golkar Adukan sejumlah Akun Medsos yang Ledek Bahlil ke Polisi
Berita Foto
Peluncuran Buku Bertema Pancasila Sebagai Ideologi Partai Golkar di Jakarta
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kanan) menyerahkan buku kepada Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji (kiri), disaksikan Pakar Kebangsaan Yudi Latif (kedua kiri) dan Pengamat Politik Siti Zuhro (kedua kanan) dalam Pengajian Ideologi Kebangsaan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Oktober 2025
Peluncuran Buku Bertema Pancasila Sebagai Ideologi Partai Golkar di Jakarta
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Imbas Demo Rusuh di PT Timah, Politikus Golkar Bambang Patijaya Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
"Saya mengambil langkah hukum ini, agar menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar, hoaks, maupun fitnah," kata Bambang Patijaya
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Imbas Demo Rusuh di PT Timah, Politikus Golkar Bambang Patijaya Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan