Pemerintah Berutang karena Penerimaan Pajak Kurang

MerahPutih, Keuangan-Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah mempertimbangkan menerima tawaran utang baru dari Bank Dunia sebesar US$11 miliar atau sekira Rp144 triliun (kurs US$1=Rp13.000).

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di sela diskusi 'Menagih Janji Kesejahteraan Daerah' di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/5).

"Yah, nanti akan kita lihat sesuai kebutuhan tentunya. Saat ini kebutuhan di daerah itu besar, baik untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya," kata Bambang.

Bambang menambahkan, saat ini Pemerintah sedang mengalami defisit anggaran maka itu utang diperlukan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

"Kalau tidak mau nambah beban maka defisit anggaran harus dikurangi dan penerimaan pajak harus ditambah. Tapi, kondisinya belum memungkinkan. Kita masih harus utang kalau untuk pembangunan infrastruktur yang besar," jelasnya.

Sementara itu sektor pajak belum bisa menutupi kekurangan anggaran itu.

"Penerimaan pajaknya masih terbatas. Masih banyak orang yang bayar pajaknya tidak benar," ujar Bambang.

Bambang menekankan Pemerintah akan mengambil dana pembiayaan yang sangat efisien.

"Tingkat biaya yang kecil. Akan tetapi tidak menimbulkan resiko yang tinggi di pasar," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menemui Presiden Joko Widodo menawarkan utang baru sebesar Rp144 triliun untuk 3-4 tahun ke depan. Tawaran ini disambut positif Presiden, dengan syarat dana digunakan untuk tiga sektor. Ketiga bidang tersebut ialah bidang kesehatan, perizinan usaha, dan pengembangan pariwisata.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika bulan lalu harus mengkritik habis-habisan Bank Dunia. Namun, ternyata saat ini Bank Dunia malah menawarkan pinjaman sebesar Rp144 triliun kepada Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Menteri Keuangan?

"Seperti saya katakan kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya. Utang? Dari zaman Orde Baru juga selalu nambah utang kok! Yah kalau memang utang diperlukan demi kebaikan masyarakat. Kenapa tidak?," tandasnya. (Rfd)

Baca Juga:

Orasi Jokowi di KAA, IMF dan Bank Dunia Harus Dibubarkan  

Kunjungi Istana Presiden, Bank Dunia Tawarkan Pinjaman 11 Miliar Dollar AS

Pemerintah Gunakan Rp144 Triliun Bantuan Bank Dunia untuk Tiga Bidang

Soal Utang Bank Dunia, Fahri Hamzah Tepis Jokowi Jilat Ludah