Pasca Runtuh, DPR RI Desak Arab Saudi Pindahkan Crane
Fredy Wansyah - Sabtu, 12 September 2015
Sejumlah anggota DPR memasuki ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Rei/mes/15.
Merahputih Peristiwa - Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah untuk segera berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait pemindahan sejumlah crane yang masih terpasang di area Masjidil Haram, Makkah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya musibah ketika puncak ibadah haji 2015 nanti.
"Kevdepan harus ada langkah-langkah seperti menghentikan sementara pengerjaan perluasan Masjidil Haram. Alat-alat berat (crane) dipindahkan sementara hingga pelaksanaan ibadah haji selesai," ungkapnya kepada Merahputih.com, Sabtu (12/9).
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menjelaskan musibah jatuhnya crane raksasa tersebut lantaran angin kencang dari badai pasir yang menghantam hingga menyebabkan crane terjungkal.
Menanggapi pernyataan tersebut, DPR RI mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, untuk tetap melakukan diplomasi.
"Meskipun dikarenakan cuaca ekstrem, tetap saja itu sangat berbahaya, harus dipindahkan hingga ibadah haji selesai," pungkasnya. (fdi)
Baca Juga:
Pasca Insiden Crane Ambruk, Aktivitas di Masjidil Haram Kembali Normal
Jokowi Tak Diizinkan Tengok Korban Crane Masjidil Haram
Pemerintah Harus Berkomunikasi dengan Keluarga Korban Crane Masjidil Haram
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra, DPR: Penanganan Bencana Tak Bisa Lagi Mengandalkan Pemda
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
