Pasca Runtuh, DPR RI Desak Arab Saudi Pindahkan Crane
Fredy Wansyah - Sabtu, 12 September 2015
Sejumlah anggota DPR memasuki ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Rei/mes/15.
Merahputih Peristiwa - Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah untuk segera berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait pemindahan sejumlah crane yang masih terpasang di area Masjidil Haram, Makkah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya musibah ketika puncak ibadah haji 2015 nanti.
"Kevdepan harus ada langkah-langkah seperti menghentikan sementara pengerjaan perluasan Masjidil Haram. Alat-alat berat (crane) dipindahkan sementara hingga pelaksanaan ibadah haji selesai," ungkapnya kepada Merahputih.com, Sabtu (12/9).
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menjelaskan musibah jatuhnya crane raksasa tersebut lantaran angin kencang dari badai pasir yang menghantam hingga menyebabkan crane terjungkal.
Menanggapi pernyataan tersebut, DPR RI mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, untuk tetap melakukan diplomasi.
"Meskipun dikarenakan cuaca ekstrem, tetap saja itu sangat berbahaya, harus dipindahkan hingga ibadah haji selesai," pungkasnya. (fdi)
Baca Juga:
Pasca Insiden Crane Ambruk, Aktivitas di Masjidil Haram Kembali Normal
Jokowi Tak Diizinkan Tengok Korban Crane Masjidil Haram
Pemerintah Harus Berkomunikasi dengan Keluarga Korban Crane Masjidil Haram
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
