Pasca Runtuh, DPR RI Desak Arab Saudi Pindahkan Crane
Fredy Wansyah - Sabtu, 12 September 2015
Sejumlah anggota DPR memasuki ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Rei/mes/15.
Merahputih Peristiwa - Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah untuk segera berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait pemindahan sejumlah crane yang masih terpasang di area Masjidil Haram, Makkah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya musibah ketika puncak ibadah haji 2015 nanti.
"Kevdepan harus ada langkah-langkah seperti menghentikan sementara pengerjaan perluasan Masjidil Haram. Alat-alat berat (crane) dipindahkan sementara hingga pelaksanaan ibadah haji selesai," ungkapnya kepada Merahputih.com, Sabtu (12/9).
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menjelaskan musibah jatuhnya crane raksasa tersebut lantaran angin kencang dari badai pasir yang menghantam hingga menyebabkan crane terjungkal.
Menanggapi pernyataan tersebut, DPR RI mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, untuk tetap melakukan diplomasi.
"Meskipun dikarenakan cuaca ekstrem, tetap saja itu sangat berbahaya, harus dipindahkan hingga ibadah haji selesai," pungkasnya. (fdi)
Baca Juga:
Pasca Insiden Crane Ambruk, Aktivitas di Masjidil Haram Kembali Normal
Jokowi Tak Diizinkan Tengok Korban Crane Masjidil Haram
Pemerintah Harus Berkomunikasi dengan Keluarga Korban Crane Masjidil Haram
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta