Muhammadiyah Serukan Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi

MerahPutih Nasional - Muktamar ke-47 Muhammadiyah resmi ditutup. Ada 13 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Diantara rekomendasi paling menonjol adalah seruang untuk melawan korupsi. Muhammadiyah menilai, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi.

"Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri dan rumah kita. Membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaan melawan korupsi,"kata pimpinan sidang muktamar, Din Syamsuddin, Jumat (7/8/2015).

Muhammadiyah mendorong gerakan melawan korupsi terus diduplikasi secara massif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram memilih pemimpin yang korupsi.

Rekomendasi berikutnya, adalah membangun masyarakat dengan ilmu. Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan menjadi sebuah masalah yang serius bagi bangsa.

Berikutnya, Muhammadiyah memandang perlu adanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dipimpin Haedar Nashir ini menginginkan tidak ada lagi dendam, saling menghakimi dan melakukan kekerasan antar umat beragama dengan berbagai tuduhan apapun, baik kafir, liberal atau lainnya.

"Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intraumat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan agama dan bersosialisasi meminimalisir konflik horizontal," lanjut Din.

Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatan daya saing umat Islam. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun, belum mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di kanca Internasioanal. Bahkan, sikap minder dengan negara lain pun kerap muncul.

Muhammadiyah menghendaki adanya penyatuan kalender Islam. Sebab, selama ini kerap terjadi perbedaan di Indonesia dalam menetapkan satu Syawal. Melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.

Pengendalian narkotika psikotropika, dan zat adektif. Muhammadiyah juga meminta pemerintah tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Sebab, Indonesia merupakan negara rawan akan bencana.

Muhammadiyah meminta pemerintah dapat memaksimalkan bonus demografi. Karena, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Pemerintah harus memanfaatkannya dengan baik agar angka pengangguran menurun.

Berikutnya, Muhammadiyah mendorong adanya jihad konstitusi. Sebab, selama ini masih banyak undang-undang yang melanggar konstitusi.

Tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Din mengatakan hal itu dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, dan krisis politik. Sehingga harus ada aksi nyata untuk menghindari segala krisis yang dapat mengancam bangsa dan negara.

Rekomendasi selanjutnya, pemanfaatan teknologi komunikasi. Terakhir, ada penanganan serius terhadap masalah human trafficking dan perlindungan buruh migran. Menurut Din, perlindungan tersebut perlu untuk menghindari korban.

"Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan orang terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampungnya. Persoalan ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi. Kami menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan manusia," tutup Din. (mad)

BACA JUGA:

Haedar Nashir Terpilih Jadi Ketum PP Muhammadiyah

Muhammadiyah Minta Buwas Minta Maaf kepada Syafii Maarif

JK Akan Tutup Muktamar Muhammadiyah ke-47