Menteri Susi Pudjiastuti Usulkan Gaji Pegawai KKP Naik

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 31 Agustus 2015
Menteri Susi Pudjiastuti Usulkan Gaji Pegawai KKP Naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Kementerian Perikanan dan Perikanan Jakarta, Rabu (20/5). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diusulkan naik pada tahun 2016 mendatang. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjanji untuk memperjuangkan kenaikan gaji anak buahnya.

"Kita usulkan agar gaji bisa naik 100 persen pada tahun 2015 ini dan dimasukan ke dalam APBN 2016," tuturnya dengan nada semangat, di Kantornya, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Kenaikan gaji merata untuk seluruh jajaran eselon I, II, III dan seluruh staf maupun pegawai di KKP. Susi mengatakan, rencana ini seiring dengan penandatanganam pakta integritas antikorupsi yang ditekankan kepada PNS KKP. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat lebih memacu kinerja para pegawai di KKP dapat lebih optimal.

"Rencana kenaikan ini dilakukan karena kita sudah minta pakta integritas dari para pegawai," ujarnya. Kendati demikian, rencana kenaikan gaji ini masih harus direkomendasikan terlebih dahulu ke Kementerian PAN.

Ditemui di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Sjarief Widjaja membenarkan proyeksi kenaikan gaji PNS KKP. Berbeda dengan pernyataan Susi, Sjarief mengatakan proyeksi kenaikan bukanlah kenaikan gaji melainkan kenaikan take home pay yang akan dimasukan ke dalam APBN 2016 nanti. Karena, jika gaji dinaikkan maka seluruh kementerian dan seluruh Indonesia akan ikut-ikutan menaikan gaji.

"Memang nanti tahun depan kita proyeksikan seperti itu, tapi itu harus kita perjuangkan terlebih dahulu ke Kementerian PAN, ke Kemenkeu. Yang dimaksud Bu Menteri itu menaikan take home pay, karena kalau gaji dinaikkan maka (kementerian/perusahaan) seluruh Indonesia nanti ikut naik," tukas Sjarief. (rfd)

Baca Juga:

KKP Akan Beli 5.000 Kapal

KKP Targetkan Serapan Anggaran 45 Persen pada September 2015

Dollar Terus Menguat, KKP Kurangi Pakan Impor

#Gaji #PNS #Susi Pudjiastuti #KKP
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Selain upah dan jaminan sosial, kesejahteraan pegawai juga bisa berasal dari fasilitas semisal kendaraan khusus pegawai yang mengangkut dari titik pemberhentian tertentu ke tempat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Indonesia
Kesenjangan Gaji: Pejabat Capai Rp 3 Juta Per Hari Sedangkan Buruh Hanya Rp 20 Ribu Per Hari
Selain itu, hak istimewa anggota DPR yang berhak atas pensiun seumur hidup setelah lima tahun masa jabatan, sementara buruh yang telah bekerja puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Agustus 2025
Kesenjangan Gaji: Pejabat Capai Rp 3 Juta Per Hari Sedangkan Buruh Hanya Rp 20 Ribu Per Hari
Bagikan