Menteri Susi Ingin Batasi Garam Impor Demi Petani Lokal


Petani memanen garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (8/8). (Foto Antara/Saiful Bahri)
MerahPutih, Bisnis-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan kebijakan impor garam harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi petani garam di dalam negeri dari serbuan garam impor.
"Kita punya kepedulian dan keinginan untuk memperbaiki nasib para petani garam dalam negeri," ujar Menteri Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (16/9).
Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Garam dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 134 tahun 2014 tentang Roadmap Garam Industri.
Hal tersebut guna melonggarkan aturan impor garam. Sehingga dengan adanya revisi Permendag itu, nantinya maka tidak diperlukan lagi rekomendasi impor garam dari Kemenperin.
Susi menilai perlindungan terhadap petani garam masih kurang. Padahal, jika tidak dilindungi profesi petani garam bisa hilang karena serbuan garam impor.
"Kita harus menjaga profesi ini tetap ada. Karena pelan-pelan profesi pertanian hilang dan itu tidak boleh," tegasnya. (rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat

Ketua Komisi VI DPR Soroti Janji Menteri KKP Stop Impor Garam Akhir 2027

Indonesia Setop Impor Garam 2027, Itu Janji Menteri KKP ke Prabowo

Pemerintah Kembali Impor Garam, Begini Kondisi Stok

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar

Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan

Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait
