Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Menteri BUMN Rini Sumarno (belakang kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama pinjaman tiga bank BUMN dengan Presiden Bank Pembangunan Tiongkok Zeng Zjihe (kedua kanan) (FotoAntara/Rini Utami)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Keuangan-Direktur Eksekutif Institute Nasional Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan motif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendorong tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BNI dan BRI membuat perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) senilai US$3 miliar atau Rp42 triliun. Menurutnya langkah Menteri Rini itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia.  

"Ini sangat mempengaruhi pasar, membuat pasar jadi tidak percaya terhadap pemerintah. Buat apa pinjam? Selama ini kan tidak ada kejelasan kalau untuk pembiayaan infrastruktur, yah jelaskan ke publik supaya orang tahu supaya jelas. Kalau seperti ini kan orang berspekulasi," ujar Enny saat dihubungi merahputih.com, Jumat (25/9).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan Tiongkok.

Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada kemudian hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN mengubah utang menjadi share swap atau tukar guling saham kepada Tiongkok di perbankan Indonesia.

Seperti diberitakan, Menteri Rini menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat US$1 miliar dengan tenor 10 tahun. Menteri Rini berdalih sektor perbankan nasional butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di Tiongkok. (rfd)

Baca Juga:

  1. Menteri Rini Gadaikan 3 BUMN ke China, Politikus PDIP Ngamuk
  2. Manuver Menteri Rini Gadaikan BUMN ke Tiongkok Bikin Gerah
  3. Rini Soemarno Sindir Pertamina dan PLN di Forum CFO
  4. Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
  5. Menteri Rini Khawatirkan Cara Bareskrim Geledah Pelindo

 

#BUMN #Enny Sri Hartati #Rini Soemarno
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Prabowo tegaskan reformasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Indonesia
Alasan Danantara Ganti Dirut dan Direksi Garuda Indonesia, Masukan 2 Ekspatriat Dari Maskapai Asing
Kedua ekspatriat tersebut adalah Neil Raymond Mills yang pernah menjadi petinggi Air Italy, Green Africa Airways, hingga Scandinavian Airlines, serta Balagopal Kunduvara yang berpengalaman menjabat di Singapore Airlines.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Alasan Danantara Ganti Dirut dan Direksi Garuda Indonesia, Masukan 2 Ekspatriat Dari Maskapai Asing
Indonesia
Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Lantik 2 Wakil Kepala di BP BUMN
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan alasan mengapa Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik 2 wakil kepala di BP BUMN.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Lantik 2 Wakil Kepala di BP BUMN
Bagikan