Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Menteri BUMN Rini Sumarno (belakang kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama pinjaman tiga bank BUMN dengan Presiden Bank Pembangunan Tiongkok Zeng Zjihe (kedua kanan) (FotoAntara/Rini Utami)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Keuangan-Direktur Eksekutif Institute Nasional Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan motif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendorong tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BNI dan BRI membuat perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) senilai US$3 miliar atau Rp42 triliun. Menurutnya langkah Menteri Rini itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia.  

"Ini sangat mempengaruhi pasar, membuat pasar jadi tidak percaya terhadap pemerintah. Buat apa pinjam? Selama ini kan tidak ada kejelasan kalau untuk pembiayaan infrastruktur, yah jelaskan ke publik supaya orang tahu supaya jelas. Kalau seperti ini kan orang berspekulasi," ujar Enny saat dihubungi merahputih.com, Jumat (25/9).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan Tiongkok.

Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada kemudian hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN mengubah utang menjadi share swap atau tukar guling saham kepada Tiongkok di perbankan Indonesia.

Seperti diberitakan, Menteri Rini menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat US$1 miliar dengan tenor 10 tahun. Menteri Rini berdalih sektor perbankan nasional butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di Tiongkok. (rfd)

Baca Juga:

  1. Menteri Rini Gadaikan 3 BUMN ke China, Politikus PDIP Ngamuk
  2. Manuver Menteri Rini Gadaikan BUMN ke Tiongkok Bikin Gerah
  3. Rini Soemarno Sindir Pertamina dan PLN di Forum CFO
  4. Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
  5. Menteri Rini Khawatirkan Cara Bareskrim Geledah Pelindo

 

#BUMN #Enny Sri Hartati #Rini Soemarno
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Indonesia
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Bagikan