Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun

Menteri BUMN Rini Sumarno (belakang kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama pinjaman tiga bank BUMN dengan Presiden Bank Pembangunan Tiongkok Zeng Zjihe (kedua kanan) (FotoAntara/Rini Utami)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Keuangan-Direktur Eksekutif Institute Nasional Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan motif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendorong tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BNI dan BRI membuat perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) senilai US$3 miliar atau Rp42 triliun. Menurutnya langkah Menteri Rini itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia.  

"Ini sangat mempengaruhi pasar, membuat pasar jadi tidak percaya terhadap pemerintah. Buat apa pinjam? Selama ini kan tidak ada kejelasan kalau untuk pembiayaan infrastruktur, yah jelaskan ke publik supaya orang tahu supaya jelas. Kalau seperti ini kan orang berspekulasi," ujar Enny saat dihubungi merahputih.com, Jumat (25/9).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan Tiongkok.

Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada kemudian hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN mengubah utang menjadi share swap atau tukar guling saham kepada Tiongkok di perbankan Indonesia.

Seperti diberitakan, Menteri Rini menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat US$1 miliar dengan tenor 10 tahun. Menteri Rini berdalih sektor perbankan nasional butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di Tiongkok. (rfd)

Baca Juga:

  1. Menteri Rini Gadaikan 3 BUMN ke China, Politikus PDIP Ngamuk
  2. Manuver Menteri Rini Gadaikan BUMN ke Tiongkok Bikin Gerah
  3. Rini Soemarno Sindir Pertamina dan PLN di Forum CFO
  4. Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
  5. Menteri Rini Khawatirkan Cara Bareskrim Geledah Pelindo

 

#BUMN #Enny Sri Hartati #Rini Soemarno
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan