Mau Jadi Caketum Partai Golkar? Setor Dulu Rp20 Miliar

MerahPutih Politik - Wacana Partai Golkar menarik setoran Rp20 miliar bagi kader yang ingin maju dalam pemilihan ketua umum pada munas 7 Mei mendatang, sontak mendapat tanggapan riuh dari para kadernya.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali. Sejumlah kader partai berlambang beringin itu menyatakan keberatan. Salah satunya berasal dari bakal calon ketua umum Golkar, Mahyudin.

Menurut Mahyudin jumlah Rp20 miliar terlalu besar dan berisiko karena bisa dianggap sebagai gratifikasi.

"Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/).

Bukan hanya Mahyudin yang protes dengan setoran Rp20 miliar. Sebelumnya, Bambang Soesatyo juga mengungkapkan hal serupa. Padahal Bamsoet dikenal sebagai kader Partai Golkar yang tajir. Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang sebagai biaya penyelenggaraan.

"Kalau Rp1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," ujarnya.

Sejumlah kalangan internal Partai Golkar menilai, jika wacana penarikan setoran Rp20 miliar bagi setiap calon ketua umum, makanya yang tersisa hanya 4 orang. Artinya, hanya 4 orang bakal calon yang bisa bayar dan punya dana sebanyak itu.

Makanya Mahyudin menyatakan wacana itu sebagai salah satu cara menyingkirkan bakal calon ketua umum yang kurang modal. Padahal penyelengaraan munas Partai Golkar ditujukan untuk mengajak semua kader berkompetisi. Ia mengusulkan, jika Golkar memang tak memiliki dana untuk menggelar munas, akan lebih baik jika semua kader diminta menyumbang.

"Kan kita punya kader ribuan di seluruh Indonesia. Kalau yang di DPR diminta iuran Rp 10 juta kan sudah ketutup dana munas itu. Jangan kita diadu," ujar Mahyudin.

Mantan Bupati Kutai Timur yang saat ini menjabat wakil ketua MPR itu berharap penarikan dana Rp 20 miliar yang masih menjadi wacana ini tak direalisasikan. Dengan begitu, setiap calon ketua umum bisa berkompetisi secara sehat.

"Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 M karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran. Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai," ujarnya.

Di tepi lain Ketua Organizing Committee Zainudin Amali mengungkapkan, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

BACA JUGA:

1. Mahyudin: Islah Golkar Belum Batal
2. Mahyudin Ingin Kementerian Daerah Tertinggal Dihapus
3. Sayap Partai Golkar Dukung Diselenggarakan Munaslub
4. Rapimnas Diklaim Persatukan Partai Golkar
5. Ade Komarudin Imbau Anggota Partai Golkar Patuh