Laode Ida: Hatta Rajasa Penyelamat PAN

MerahPutih Politik - Pertarungan calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kongres di Bali pada 28 Februari hingga 3 Maret 2015 semakin hangat. Dua tokoh potensial PAN, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan dipastikan bakal bersaing ketat.

"Hatta Rajasa masih dianggap sebagai penyelamat PAN," kata bekas Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam siaran persnya kepada redaksi, Senin malam (23/2).

Laode Ida yang juga calon legislatif (caleg) gagal dari PAN pada pemilu legislatif (pileg) 2014 silam menjelaskan, Hatta dikatakan sebagai figur penyelamat karena bergarak dan tampil secara alamiah. (Baca: Anak Amien Rais Sesumbar, Zulkifli Hasan Bakal Ungguli Hatta Rajasa)

Sebaliknya Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Ketua MPR RI didukung oleh pendiri PAN, Amien Rais. Dukungan Amien Rais kepada Zulkifli Hasan bukan tanpa alasan, sebab Zulkifli Hasan adalah besan dari Amien Rais.

"Kesan yang timbul Amien Rais berusaha membangun dinasti keluaga di PAN," sambung Laode.

Masih kata Laode, Zulkifli Hasan juga beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Sebaliknya Pak Hatta (Hatta Rajasa_red) sendiri hingga saat ini belum punya cacat yang terkait KPK, dan figur yang bisa sangat leluasa untuk urus PAN hingga 5 tahun mendatang. Back ground-nya pun, jika dibanding dengan Zulkifli Hasan baik segi pendidikan maupun pengalaman lain termasuk komunikasi politik masih berada di atas," tandas Laode. (Baca: Bima Arya: Hatta Rajasa Figur Pemersatu PAN)

Untuk diketahui dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Gulat Manurung, Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun menyebut bahwa celah kongkalikong pengurusan revisi SK Menteri Kehutanan terkait penetapan kawasan bukan hutan bermula dari dibukanya peluang revisi oleh Menhut periode 2009-2014 Zulkifli Hasan. Annas menjadikan SK Menhut itu sebagai pegangan untuk pengurusan izin beberapa lahan perkebunan di Riau.

KPK pun akan menelisik ada tidaknya peran Zulkifli Hasan. Pasalnya, izin penetapan kawasan bukan hutan untuk dijadikan Area Penggunaan Lainnya (APL) ada di tangan Menhut.

"Kita lihat dulu siapa yang mengambil decision itu, siapa yang mengambil keputusan itu. Karena keputusan itu diambil berjenjang. Ada jenjang kita lihat dulu, kemudian kita coba dalami dan telusuri," kata Ketua KPK, Abraham Samad, Senin (19/1) malam. (bhd)