KUA-PPAS Molor, Ahok Lempar Kesalahan ke Bapedda
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/7). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa evaluasi Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang molor merupakan kesalahan dari Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bapedda).
"Karena sudah kesalahan Bapedda itu, saya lagi minta jawaban apa yang betul gitu, KUA-PPAS kita sekarang kan berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kan gak mengikuti peraturan Dagri (Kementeraian Dalam Negeri) yang harus ada angkanya," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Kata Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak pernah menyusun KUA-PPAS yang sudah ada angkanya. Malah ia mengklaim penyusunan KUA-PPAS saat ini sama dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun lalu.
"Jadi puluhan tahun DKI tak pernah susun KUA-PPAS udah ada angka. Jadi lebih tepat lagi KUA-PPAS tahun ini mirip sekali dengan APBD tahun lalu. Udah ada Angka," klaim Mantan Bupati Belitung Timur itu. (dit)
"Karena sudah kesalahan Bapedda itu, saya lagi minta jawaban apa yang betul gitu, KUA-PPAS kita sekarang kan berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kan gak mengikuti peraturan Dagri (Kementeraian Dalam Negeri) yang harus ada angkanya," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Kata Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak pernah menyusun KUA-PPAS yang sudah ada angkanya. Malah ia mengklaim penyusunan KUA-PPAS saat ini sama dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun lalu.
"Jadi puluhan tahun DKI tak pernah susun KUA-PPAS udah ada angka. Jadi lebih tepat lagi KUA-PPAS tahun ini mirip sekali dengan APBD tahun lalu. Udah ada Angka," klaim Mantan Bupati Belitung Timur itu. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Pasar Tumpah Bikin Kios Resmi Sepi, Pengamat Minta Gubernur Pramono Bereskan
Revitalisasi pasar akan sia-sia jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak membereskan pasar tumpah yang tumbuh subur.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Indonesia
1.790 Pasukan Orange Disiagakan Angkut Sampah Bekas Banjir
Memastikan sampah tidak menumpuk, saluran air tetap berfungsi optimal, dan lingkungan warga terdampak banjir dapat segera dibersihkan.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Indonesia
Fraksi Golkar DPRD DKI Sebut Pembangunan JPO akan Geliatkan Usaha di Sarinah
Lokasi Sarinah juga dinilai tidak jauh dari pusat konektivitas tersebut sehingga pembangunan JPO dinilai relevan dan dibutuhkan.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Indonesia
Penuhi Pasokan Daging di 2026, Pemprov DKI bakal Impor 7.500 Sapi dari Australia
Apabila seluruh perizinan rampung sesuai rencana, proses pembelian sapi akan dapat dimulai pada Februari.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Indonesia
Bukan Rp 100 Miliar, Gubernur Pramono Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said hanya Rp 254 Juta
Anggaran dari Rp 100 miliar itu akan digunakan untuk penataan jalan, trotoar, dan taman, di kawasan Rasuna Said.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia
Warga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob hingga 20 Januari 2026
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok melaporkan adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia
El Clasico Barcelona vs Real Madrid Siap Digelar di Jakarta, Gubernur Pramono Siap Berikan Dukungan
Pertandingan tersebut dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah industri olahraga dan hiburan di Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026
Program ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan bersejarah sekaligus pusat aktivitas ekonomi lama Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026