KPU Pertimbangkan Usulan DPR


Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Seminar Nasional di Hotel JS Luwansa, Rabu (25/3). (Foto: MerahPutih/Achmad Cinde)
MerahPutih Megapolitan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempertimbangkan usulan DPR untuk menunda pendaftaran Calon Kepala Daerah. (Cakada)
"Bukan tidak bisa, kami akan coba meski sangat sulit," kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (1/3).
Menurutnya, tidak mudah bagi KPU untuk memundurkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sebab, siklus waktu tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
Jika dimundurkan, maka ruang dimiliki KPU akan semakin sempit. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan KPU berlangsung secara paralel dan simultan.
"Katakan pemutakhiran data pemilih berapa lama, pendaftaran pencalonan harus ditempuh berapa lama," katanya. (Baca: KPU Terima Surat Tembusan Pengesahan Kubu Agung Laksono)
Waktu yang sedikit tersebut akan membawa konsekuensi, salah paham atau gagal paham. Baik dari penyelenggara maupun peserta.
"Kalau dimundurkan ada konsekuensi," tandasnya.
Seperti diketahui, dalam jadwal yang disampaikan saat pembahasan Uji Publik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner KPU, Ida Budhiati menjelaskan pelaksanaan Pendaftaran untuk pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Politik (Parpol) atau perseorangan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.
“Pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon dari perseorangan tepatnya pendaftaran pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2015,” papar Ida di acara Uji Publik PKPU di Gedung KPU, Jakarta Rabu (11/03).
Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Ida menjelaskan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk menjaga kestabilan partisipasi masyarakat dalam memilih. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional

Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju

Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM

Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan

Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi

Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus

Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina

Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos

Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer

Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
