Komisi I DPR: Atas Nama Kemanusiaan Indonesia Harus Bantu Pengungsi Rohingya
ANTARA FOTO
MerahPutih Nasional - Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Laut Aceh tepatnya di Desa Meunasah Sagoe, Seuneudon, Aceh Utara, Aceh.
Seperti yang dilansir chanelnewsasia, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menyatakan, Indonesia tidak bisa mengabaikan nasib para pengungsi Rohingya.
"Atas nama kemanusiaan, pemerintah harus membantu menemukan solusi," kata Mahfudz.
“Yang bisa dilakukan misalnya, memberikan bantuan logistik darurat untuk kapal pengungsi mendekati perairan Indonesia,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Mahfudz menambahkan, meskipun sejumlah organisasi kemanusiaan siap membantu pemerintah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah masih harus berkoordinasi dengan UNHCR untuk meringankan penderitaan para pengungsi.
Sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand enggan menampung para pengungsi Rohingya yang terombang ambing di lautan.
"Indonesia bersama-sama dengan Malaysia dan Thailand harus berbicara dan menekan Myanmar untuk mengakhiri diskriminasi politik terhadap Rohingya," kembali ungkap Mahfudz.
BACA JUGA:
Ratusan Muslim Rohingya Terdampar di Laut Aceh
Nasib Pengungsi Muslim Rohingya di Aceh
Pengungsi Rohingya Telantar, Fahri Hamzah Kritik Pemerintahan Jokowi
Terkait Pengungsi Rohingya, SBY: Tak Adil Jika yang Disalahkan Indonesia
Bagikan
Berita Terkait
Akses Air Bersih Warga Aceh Dikebut, Pemerintah Tambah 57 Titik Sumur Bor
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
5 Kecamatan di Aceh Timur Dilanda Banjir, Ketinggian Sampai Dada Orang Dewasa
Bangunan Rusak Akibat Banjir di Aceh Tamiang Capai 58 Ribu, Kondisi Memprihatinkan
Bersihkan Lumpur Banjir di Sekolah, Aceh Taming Perlu Tambahan Alat Berat
Rehabilitasi Bencana di Aceh, Polri Baru Selesaikan Sumur Bor Air Bersih Setengah dari Target
Masih Pemulihan Bencana, UMP 2026 Aceh Pakai Skema Kenaikan Terendah Jadi Rp 3,9 Juta
Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan