Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 Juli 2015
Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Anggota DPR Komisi II, Komarudin Watubun, dalam Acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menilai bahwa setiap kasus yang terjadi di Papua hanya sekedar panggung politik. Sehingga, semua kasus yang terjadi di Papua tidak akan pernah bisa terselesaikan.

"Selama masalah Papua hanya menjadi panggung politik oleh orang-orang yang berkepentingan ya sudah begitu-begitu saja tidak akan ada perubahan," tuturnya kepada merahputih.com, di Depok, Jawa Barat, Selasa, (21/7).

Dia mengatakan hal tersebut lantas, masalah di Papua selalu terjadi juga pada pemerintahan sebelumnya. Dan anehnya pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya heboh ketika ada kekacauan, pembunuhan. Lalu Menteri ramai-ramai mendatangi Papua menggunakan pesawat dengan cepat. Setelah itu permasalahan terjadi lagi.

"Setelah itu tidak ada penyelesaian lalu ada masalah lagi begitu lagi rame-rame kesana lagi, datang basa basi. Wah ini harus segera diselesaikan aktor intelektualnya, tapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan akar masalahnya," katanya.

Menurutnya kerusuhan Tolikara tidak akan seheboh seperti sekarang ini kalau insiden tersebut terjadi di luar Papua. Hanya karena di Papua maka masalah tersebut jadi isu nasional yang kemudian dianggap sebagai masalah yang sangat sensitif, yakni masalah SARA.

"Saya pikir itu hal kasus itu kalau ada di Jawa, di Sumatera, di luar Papua itu tidak akan difollow up besar begitu. Itulah karena adanya di Papua, makanya diblow up terus. Orang dulu bakar-bakar gereja di luar Papua orang tidak ada yang terlalu besar begitukan," katanya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat dan Daerah bersinergi agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin.

"Pemerintah pusat harus bersinergi tentunya dengan pemerintah daerah (pemda). Karena, pemda dan pemerintah pusat tidak bisa berdiri sendiri," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Mantan Kapolda Papua: OPM Diduga Terlibat dalam Kerusuhan Tolikara

GMKI Kirim Tim Investigasi ke Tolikara

FPI Desak Polisi Usut Tuntas Kerusuhan Tolikara

Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi

#Tolikara #Kerusuhan Tolikara #Konflik Papua #Papua #PDIP #Komisi II DPR #Komarudin Watubun
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Penyerangan Polres Mamberamo Raya, Papua, bermula dari laporan keributan warga yang diduga terpengaruh minuman keras di sekitar perempatan SD Adven Burmeso.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Bagikan