Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 Juli 2015
Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik

Anggota DPR Komisi II, Komarudin Watubun, dalam Acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menilai bahwa setiap kasus yang terjadi di Papua hanya sekedar panggung politik. Sehingga, semua kasus yang terjadi di Papua tidak akan pernah bisa terselesaikan.

"Selama masalah Papua hanya menjadi panggung politik oleh orang-orang yang berkepentingan ya sudah begitu-begitu saja tidak akan ada perubahan," tuturnya kepada merahputih.com, di Depok, Jawa Barat, Selasa, (21/7).

Dia mengatakan hal tersebut lantas, masalah di Papua selalu terjadi juga pada pemerintahan sebelumnya. Dan anehnya pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya heboh ketika ada kekacauan, pembunuhan. Lalu Menteri ramai-ramai mendatangi Papua menggunakan pesawat dengan cepat. Setelah itu permasalahan terjadi lagi.

"Setelah itu tidak ada penyelesaian lalu ada masalah lagi begitu lagi rame-rame kesana lagi, datang basa basi. Wah ini harus segera diselesaikan aktor intelektualnya, tapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan akar masalahnya," katanya.

Menurutnya kerusuhan Tolikara tidak akan seheboh seperti sekarang ini kalau insiden tersebut terjadi di luar Papua. Hanya karena di Papua maka masalah tersebut jadi isu nasional yang kemudian dianggap sebagai masalah yang sangat sensitif, yakni masalah SARA.

"Saya pikir itu hal kasus itu kalau ada di Jawa, di Sumatera, di luar Papua itu tidak akan difollow up besar begitu. Itulah karena adanya di Papua, makanya diblow up terus. Orang dulu bakar-bakar gereja di luar Papua orang tidak ada yang terlalu besar begitukan," katanya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat dan Daerah bersinergi agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin.

"Pemerintah pusat harus bersinergi tentunya dengan pemerintah daerah (pemda). Karena, pemda dan pemerintah pusat tidak bisa berdiri sendiri," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Mantan Kapolda Papua: OPM Diduga Terlibat dalam Kerusuhan Tolikara

GMKI Kirim Tim Investigasi ke Tolikara

FPI Desak Polisi Usut Tuntas Kerusuhan Tolikara

Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi

#Tolikara #Kerusuhan Tolikara #Konflik Papua #Papua #PDIP #Komisi II DPR #Komarudin Watubun
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Tegaskan Tak Ada Ruang Penundaan
Anggota Komisi III DPR RI meminta Polri mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif duduki jabatan sipil, tegaskan putusan itu bersifat final dan mengikat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Tegaskan Tak Ada Ruang Penundaan
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya memuji keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya diberhentikan sebagai ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bagikan