Komarudin Watubun: Masalah Papua Termasuk Kerusuhan Tolikara Hanya Panggung Politik
Anggota DPR Komisi II, Komarudin Watubun, dalam Acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Nasional - Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menilai bahwa setiap kasus yang terjadi di Papua hanya sekedar panggung politik. Sehingga, semua kasus yang terjadi di Papua tidak akan pernah bisa terselesaikan.
"Selama masalah Papua hanya menjadi panggung politik oleh orang-orang yang berkepentingan ya sudah begitu-begitu saja tidak akan ada perubahan," tuturnya kepada merahputih.com, di Depok, Jawa Barat, Selasa, (21/7).
Dia mengatakan hal tersebut lantas, masalah di Papua selalu terjadi juga pada pemerintahan sebelumnya. Dan anehnya pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya heboh ketika ada kekacauan, pembunuhan. Lalu Menteri ramai-ramai mendatangi Papua menggunakan pesawat dengan cepat. Setelah itu permasalahan terjadi lagi.
"Setelah itu tidak ada penyelesaian lalu ada masalah lagi begitu lagi rame-rame kesana lagi, datang basa basi. Wah ini harus segera diselesaikan aktor intelektualnya, tapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan akar masalahnya," katanya.
Menurutnya kerusuhan Tolikara tidak akan seheboh seperti sekarang ini kalau insiden tersebut terjadi di luar Papua. Hanya karena di Papua maka masalah tersebut jadi isu nasional yang kemudian dianggap sebagai masalah yang sangat sensitif, yakni masalah SARA.
"Saya pikir itu hal kasus itu kalau ada di Jawa, di Sumatera, di luar Papua itu tidak akan difollow up besar begitu. Itulah karena adanya di Papua, makanya diblow up terus. Orang dulu bakar-bakar gereja di luar Papua orang tidak ada yang terlalu besar begitukan," katanya.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat dan Daerah bersinergi agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin.
"Pemerintah pusat harus bersinergi tentunya dengan pemerintah daerah (pemda). Karena, pemda dan pemerintah pusat tidak bisa berdiri sendiri," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
Mantan Kapolda Papua: OPM Diduga Terlibat dalam Kerusuhan Tolikara
GMKI Kirim Tim Investigasi ke Tolikara
FPI Desak Polisi Usut Tuntas Kerusuhan Tolikara
Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi
Bagikan
Berita Terkait
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting