Ketum Partai Republik Ajak Pendemo 212 Salurkan Aspirasi Sesuai Konstitusi

MerahPutih Nasional - Umat Muslim dari beberapa daerah di Indonesia akan berkumpul di Monas, besok untuk menggelar doa bersama dan mendesak agar tersangka dugaan penistaan agama Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera ditahan. 

Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Partai Republik Mayjend TNI Purn Suharno Prawiro turut mendoakan rencana aksi ummat muslim Indonesia pada 2 Desember 2016 besok. 

"Sahabat-sahabatku yang akan Demo 212. Semoga Allah SWT meridhoi sukses, perjuangan dunia dan akherat. Selanjutnya,  Tunjuki jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk," jelasnya di Jakarta Kamis (1/12).

Kendati demikian, Suharno menyatakan perjuangan perlu strategi nasional. Perjuangan memang membutuhkan kekuatan untuk mencapai tujuan. Namun, perlu dikaji biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam berjuang apakah sepadan dengan tujuan dan target yang hendak dicapai.

"Demo 411, tujuannya adalah agar Polri segera menetapkan status Ahok sebagai tersangka. Demi tujuan itu, menggunakan tenaga lebih kurang 1 juta orang, yang berpartisipasi misal diambil rata-rata seorang yang ikut demo dengan sukarela mengeluarkan biaya Rp200 ribu per orang, jika dikalikan 1 juta, bukankah itu artinya Rp200 miliar?," ujarnya.

Lebih lanjut, Suharno mengatakan masyarakat yang berunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan menahan Ahok, anggaplah, diestimasikan mencapai 2 juta orang. Jika biaya yang dikeluarkan per orang sebesar Rp500.000 dikalikan 2 juta berarti ada Rp1 triliun uang yang terpakai. 

"Bukankah hal tersebut akan menguras kekuatan atau energi kita?," jelasnya.

Menurut Jenderal bintang tiga ini, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra pemerintah. 

"Apakah para pengunjuk rasa itu tidak sabar menunggu pergantian mereka setiap lima tahun. Tahun 2019 kan tinggal tiga tahun lagi," ucap Suharno.

Menurutnya, 560 anggota DPR bisa membuat mengamandemen UUD 45.

"Maka itu jangan golput ketika pemilu. Apalagi membuat DPR jalanan ketika partai dan DPR tidak memperjuangkan aspirasi. Mohon maaf jika saya tidak ikut demo 2 Desember karena saya sudah berjuang melalui Pemilu yang lima sekali. Karena berjuang haruslah terencana dan terstruktur, sesuai peraturan perundang-undangan NKRI, melalui Partai Republik," tegasnya.

BACA JUGA:

1. Pergi ke Tanah Suci, Ketua Umum Partai Republik Lakukan Ijtihad Politik
2. Sidang Kasus Ahok Digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
3. Polri: Kewenangan Kejaksaan Agung Tahan Ahok
4. Berkas Perkara sudah P21, Ini Kata Ahok
5. Kejagung Umumkan Berkas Perkara Ahok Resmi P21