Kementerian Kelautan akan Kawal RPP Nelayan Kecil

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 25 Februari 2015
Kementerian Kelautan akan Kawal RPP Nelayan Kecil

Ratusan nelayan Pangandaran mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seusai melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat (6/2). (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Hal itu diungkap sebagai salah satu isi dari RRP untuk memberdayakan dan melindungi nelayan dan pembudidayaan ikan kecil yang menjadi sasaran dan prioritas program pro rakyat KKP.

RRP ini disusun dalam rangka untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. (Baca: Menteri Kelautan akan Bangun Universitas di Kampung Nelayan)

"Saat ini dalam proses permintaan paraf persetujuan ke menteri terkait dalam rangka penyelesaian rancangan peraturan pemerintahan tersebut," kata Susi Pudjiastuti dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (24/2). (Baca: Susi Pudjiastuti: Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Perikanan Dunia)

Masih menurutnya, rancangan peraturan pemerintah (RPP) ini memiliki lima tujuan utama yakni, mewujudkan kemandirian dalam rangka menigkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya meningkatkan usaha yang produktif, efesien, bernilai tambah dan berkelanjutan, lalu untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil serta menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungan.

Kegiatan usaha perikanan di Indonesia didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Maka sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, nelayan perlu diberdayakan dengan diberi kemudahan dalam menjalankan usaha. (fik)

#Kesejahteraan Nelayan #RPP Nelayan Kecil #Susi Pudjiastuti #Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Dengan balok es yang tersedia setiap hari, kata Presiden, ikan hasil tangkapan nelayan kembali dalam keadaan segar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Pembongkaran sisa pagar laut telah dilakukan sejak 16 April 2025.
Dwi Astarini - Sabtu, 19 April 2025
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Hal ini seperti disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono.
Frengky Aruan - Rabu, 22 Januari 2025
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Bagikan