Kemenkeu dan Ditjen Pajak Digugat Gayus Tambunan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 03 Mei 2016
Kemenkeu dan Ditjen Pajak Digugat Gayus Tambunan

Terpidana Pengemplang Pajak Gayus Tambunan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan menggugat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena telah memecat dirinya. Di samping itu, Gayus menuntut gajinya sejak 2010 dibayar.   

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Maret lalu. Dalam gugatan bernomor 146/Pdt.G/2016/PN JKT Sel itu pihak tergugat adalah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut rencana sidang digelar pada Selasa (3/5) ini, tetapi terpaksa ditunda karena pihak Ditjen Pajak tidak hadir. PN Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang pada Selasa (10/5) depan.

"Gayus Tambunan tadi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengajukan gugatan kepada Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak," kata Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutisna kepada wartawan. 

Dalam berkas gugatan, Gayus menyatakan, Kemenkeu dan Ditjen Pajak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat pemecatan dirinya, yang tertuang dalam surat bernomor 144/KMK.01/UP.92/2010. Dalam surat gugatannya, Gayus menuntut agar instansi tersebut memulihkan nama baiknya. Dan, mengubah keputusan pemecatan dirinya menjadi hanya berupa pemberhentian sementara. Karena itu, Gayus meminta agar instansi menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan hukuman disiplin bagi dirinya.

Gayus juga meminta agar gajinya yang tertunggak sejak Mei 2010 dengan besaran Rp8.600.000 per bulan segera dibayarkan. Selain meminta pembayaran gaji, Gayus menuntut agar para tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 200 juta dan ganti rugi imateriil Rp7,2 miliar.

Seperti diketahui, Gayus, yang dulu menjabat Penata Muda (III/a) Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Keuangan pada 2010 silam.

BACA JUGA:

  1. Menanggapi Keluyuran Gayus, Yosanna Laoly: Itu Masalah Kecil
  2. Lelaki di Foto itu Adalah Gayus Tambunan
  3. Andai Aku Gayus Tambunan, Lagu Sindiran Buat Koruptor
  4. PA Jakut Benarkan Gayus Pernah Keluar Penjara
  5. Gayus Tambunan Akan Diisolasi 

 

 

#Kementerian Keuangan #Pajak #Gayus Tambunan
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Belasan Pegawai Pajak Pelanggar Aturan Tunggu Hukuman, DJP Ancam Lakukan Pemecatan
Sebanyak 26 pegawai sebelumnya dipecat berkaitan dengan kasus 200 pengemplang pajak.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Belasan Pegawai Pajak Pelanggar Aturan Tunggu Hukuman, DJP Ancam Lakukan Pemecatan
Indonesia
Kabar Baik nih, Pajak untuk Pedagang Daring Ditunda Sampai Bulan Depan
Penundaan pajak e-commerce Februari 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Kabar Baik nih, Pajak untuk Pedagang Daring Ditunda Sampai Bulan Depan
Indonesia
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum mengusulkan pengganti Anggito Abimanyu. Ia akan mengurus langsung pajak dan bea cukai.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
Polemik Pajak Balik Nama Rumah Waris Leony Vitria, Ahli Hukum Pajak: Tarif Diatur UU HKPD
Artis Leony Vitria sempat menjadi sorotan setelah membagikan pengalamannya saat mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya di Tangerang Selatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Polemik Pajak Balik Nama Rumah Waris Leony Vitria, Ahli Hukum Pajak: Tarif Diatur UU HKPD
Indonesia
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Penundaan pajak dinilai memberi perlindungan pelaku UMKM agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Indonesia
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Indonesia
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Purbaya menyatakan bakal terus mengejar para penunggak pajak besar itu agar mereka bisa menyelesaikan kewajiban mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Indonesia
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Bagikan