Eddy Flo
MerahPutih Nasional - Biang kabut asap berada di antara konflik tanah warga dengan korporasi. Konflik tanah antara warga dan perusahaan semakin sulit diselesaikan. Pasalnya, warga harus berhadapan dengan korporasi yang selalu diberi ruang oleh pemerintah untuk mengolah tanah menjadi perkebunan. Warga kehilangan tanah garapan, sehingga membakar hutan untuk membuka lahan baru.
Nur Kholis, Anggota Komnas HAM, mengatakan cukup sulit untuk menyelesaikan sengketa tanah antara warga dengan korporasi besar. Sehingga, yang terjadi Komnas HAM hanya bisa memediasi yang berujung pada ganti rugi. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah tanah.
"Pengaduan ke Komnas HAM terkait konflik lahan rata-rata 5.000 kasus per tahun. Korban konflik lahan rata-rata masif," katanya kepada merahputih.com, Minggu (6/9).
Terkait dengan asap yang menjadi efek negatif alih fungsi lahan menjadi perkebunan, kata Nur Kholis ini adalah bentuk lemahnya peran pemerintah. Sehingga yang terjadi korporasi malah mengontrol pemerintah.
"Negara seharusnya kuat untuk melindungi masyarakatnya dan menindak korporasi yang melakukan pelanggaran."
Dia meyakini, aktor terkuat saat ini adalah korporasi. Padahal, Prinsip panduan bisnis dan HAM Komisi HAM PBB 2011, Negara berkewajiban melindungi warga negasa dari pihak ketiga.
"Komnas HAM memang tidak bisa menindak korporasi. Harusnya negara yang menindak, kalau tidak akan terulang."
Contoh kasus, di Rantau Pulung Kalimantan Timur dengan PT Nusa Indah Kalimantan Plantation.Telah terjadi penyalahgunaan alih fungsi lahan transmigrasi menjadi lahan perkebunan oleh PT Nusa Indah Kalimantan Plantation yang diduga mencaplok lahan warga. Akibatnya, dua orang perwakilan warga ditetapkan sebagai tersangka.
"Kita berharap pemerintah berani melakukan penindakan terhadap korporasi yang melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan," tuntasnya.(fdi)
Baca Juga:
Dampak Kabut Asap Melanda Sumatra
Tangani Bencana Kabut Asap, Ibas Minta Presiden Jokowi Tiru SBY
PHK Massal Marak, Pengamat: Nawacita Jadi Nawasiksa
