Karyono Wibowo: Bukan Barbar, Ahok Harus Jaga Etika

MerahPutih Megapolitan - Analis politik senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai lontaran kata-kata kotor yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan sikap yang tidak pantas.

"Ingat, Indonesia bukan negara barbar. Ahok harus mengedepankan etika," kata Karyono saat dihubungi Merahputih.com, Kamis (19/3). (Baca Juga: 42,6 Persen Warga Jakarta Percaya Ahok daripada DPRD)

Lebih lanjut mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) ini menambahkan, dalam kultur dan budaya timur, khususnya di Indonesia, etika dan sopan santun harus dikedepankan. Segala perbedaan pandangan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta juga bisa diselesaikan dengan menggunakan kepala dingin.

"Apalagi ia (Ahok) seorang pemimpin. Sudah seharusnya ia menjadi panutan bagi warga DKI Jakarta," sambung Karyono.

Masih kata Karyono, selama memimpin DKI Jakarta, Ahok melakukan terobosan dalam memimpin Ibukota. Beberapa terobosan yang dilakukan Ahok adalah pemilihan Lurah melalui mekanisme lelang. Dalam pemilihan tersebut, hanya orang yang memenuhi syarat yang bisa menjadi Lurah. Kemudian Ahok melakukan reformasi dalam jajaran birokrasi, memberangkatkan puluhan pengurus masjid dan mushola di Jakarta.

"Terobosan Ahok cukup baik dalam bidang manajerial, tapi itu saja kan tidak cukup. Yang jelas Ahok harus menjaga etika. Itu yang penting," tandas Karyono.

Seperti disampaikan sebelumnya, dalam wawancara eksklusif Ahok mengumpat. Dalam video berdurasi 50 detik itu, Ahok beberapa kali mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor. Sebaliknya presenter mengingatkan Ahok agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor. (Baca Juga: Ahok Mengamuk dan Umbar Kata-Kata Kotor)

Perseteruan antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dipicu temuan dugaan dana siluman sebesar Rp2,1 triliun dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015. Pejabat bekas politikus Partai Gerindra ini menuding angka tersebut diselipkan oleh oknum DPRD DKI Jakarta.

Ahok tidak mengajukan draft APBD yang sudah disetujui DPRD DKI Jakarta ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok lebih memilih membuat dan mengirimkan draft rancangan APBD versi pemerintah dengan sistem e-budgeting. Atas ulah Ahok, DPRD DKI Jakarta sendiri geram dan sepakat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan atas perbedaan tersebut.

Sebaliknya Kemendari sendiri sudah melakukan mediasi dengan mempertemukan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu silam. Namun sayang pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Bahkan dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu mulut, dan muncul kata-kata kotor dari sejumlah anggota DPRD. (bhd)