Kalangan Parpol dalam Kabinet Dinilai Bagian dari Masalah

MerahPutih Politik - Publik menginginkan kalangan profesional lebih banyak yang duduk dalam Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dibanding dari kalangan partai politik (parpol). Publik menilai, kinerja kalangan parpol tidak membawa solusi tapi sebaliknya merupakan bagian dari masalah.

Hal itu berdasarkan hasil survei terakhir Center Strategic and International Studies (CSIS) yang menunjukkan 63,4 persen menginginkan Jokowi menambah orang-orang profesional berada di pemerintahan ketika ada reshuffle kabinet.

Publik melihat, kalangan profesional memilik kemampuan teknokrasi yang mumpuni dibandingkan dengan orang-orang parpol.

"Publik melihat kinerja parpol tidak dianggap menjadi bagian solusi, tapi bagian dari masalah," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, Minggu (25/10).

Bahkan, lanjut Arya, sebanyak 66,4 persen responden mengatakan, PDIP tidak perlu diberi jatah tambahan kursi dalam kabinet. Hanya 24,3 persen saja yang menyatakan partai pengusung Presiden Jokowi itu perlu diberikan 'jatah' tambahan.

"66 persen kalau ada reshuffle (perombakan kabinet) PDIP tidak perlu diberi tambahan kursin" kata Arya.

Sementara itu, publik menilai untuk partai pendukung pemerintah lain, yang setuju agar diberi kursi tambahan sebanyak 39,1 persen dan yang menolak 50,5 persen. (mad)

Baca Juga:

1. Tedjo Edhy Sudah Tahu Hanya Menteri Sementara di Kabinet Kerja
2. Pergantian Menteri Kabinet Kerja
3. Astaga, Menteri Kabinet Kerja Ini Lupa HUT DKI Jakarta
4. KMP Tak Masuk Kabinet Kerja Presiden Jokowi
5. PAN Ngarep Dapat Jatah Menteri di Kabinet