Jokowi Lambat Putuskan Nasib Budi Gunawan, Rachmawati: Sumber Masalah di Megawati
Foto Antara
MerahPutih Politik- Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rachmawati Soekarnoputri kembali menuding Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai dalang lambatnya Presiden Joko Widodo memutuskan persoalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menurut Rachmawati, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menekan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, Komjen Pol Budi Gunawan adalah bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Sebenarnya masalah ini ada di Megawati," katanya di kediamannya di jalan Jatipadang No. 54, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Lebih lanjut mantan politikus Partai NasDem menambahkan meski Komjen Pol Budi Gunawan sudah memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) namun ia tetap mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus melanjutkan penyidikan dugaan gratifikasi kepda Komjen Pol Budi Gunawan. (Baca:Hendak Proses Kasus BLBI, Rachmawati: Alasan Samad Jadi Tersangka)
"Kasus Budi Gunawan harus tetap jalan, penyidikan juga harus tetap jalan," tandasnya.
Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya pada Rabu (18/2) Presiden Joko Widodo secara resmi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri tunggal.
Kepada Komjen Pol Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo berpesan agar ia tetap memberikan kontribusi kepada korps kepolisian, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin menguat.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Komjen Pol Budi Gunawan agar terus memberikan kontribusi positif disetiap jabatan yang akan diamanatkan kepada dirinya kelak. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural