Fredy Wansyah
MerahPutih Bisnis - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju buka pintu bagi swasta untuk masuk ke industri listrik. Selama ini PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN) menguasai penuh, namun belakangan perusahaan plat merah ini dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional. (Baca: Jokowi Targetkan Listrik Swasta Capai 21.000 MW Selama 2 Tahun)
Ketika melakukan kunjungan ke Kantor PLN, Jakarta, Selasa (7/4), Jokowi menyatakan alasannya. Masuknya pihak swasta dinilai dapat mengakomodasi kekurangan dana. Pemerintah mengklaim butuh Rp1.200 trilliun untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Setiap tahun kebutuhan listrik nasional mencapai 5.000 MW per tahun. Namun, PLN hanya mampu memenuhi kebutuhan 4.000 WM. Itu artinya, PLN kekurangan 1.000 MW. Angka kekurangan ini sudah terhitung setelah melakukan pembelian dari pihak swasta, independent power producers (IPP).
Pemerintah melakukan proyek pengadaan listrik untuk menutupi persolan listrik tersebut. Total target proyek tersebut mencapai 35.000 MW. Namun, PLN hanya mendapakan bagian 10.000 MW. Pemerintah memberi jatah lebih besar kepada pihak swasta, sebesar 25.000 MW.
Masuknya swasta ke listrik nasional, kelak PLN hanya menjadi perusahaan penyedia jaringan distribusi, transmisi, dan jasa perawatan infrastruktur listrik. Sementara itu, perusahaan swasta masuk dalam pembangunan listrik di Tanah Air. (Baca: Atasi Kekurangan Listrik, Jokowi Setujui Service Company PLN)
Dengan begitu, banyak pihak yang takut dengan berperannya pihak swasta di pengadaan listrik. Harga (tarif) menjadi sesuatu yang ditakuti. Masuknya swasta diperkirakan akan membuat tarif dasar listrik naik tajam.
"Pasti takut kalau tarif listrik naik tinggi. Sekarang aja susah. Apalagi kalau lebih dari ini, kan kita mesti butuh dana lebih," kata Ahmad Panju (33) di Jakarta, kepada merahputih.com, Kamis (9/4). (fre/rfd)
