Jokowi Harus Segera Tunjuk Menteri ESDM Baru

MerahPutih Keuangan - Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi-Kewarganegaraan. Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai PLTmenteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengatakan dengan begitu, tugas berat diemban menteri Luhut. Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata).

"Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat. Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE)," kata Ferdy pada siaran pers yang diterima merahputih.com, Senin (3/10).

Ferdy menjelaskan Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas.

"Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar. Luhut sendiri dalam pemberitaan media merasa lelah jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru," jelasnya.

Menurut Ferdy, PLT tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru.

"Hal ini karena banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru. Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar.

Oleh karena itu, sambungnya, Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas.

"Bukan hanya itu, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka, Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba. (Abi)

BACA JUGA:

1. Injury Time, Luhut Menanti Akhir Jabatan Plt Menteri ESDM
2. Presiden Jokowi dalam Indonesia Fintech Festival and Conference 2016
3. Presiden Jokowi dan Domba Garut
4. Jokowi Ajak Masyarakat Ternak dan Makan Daging Domba
5. GMNI Mengingatkan Jokowi Agar tidak Terjebak Reformasi Agraria Palsu