JK: 2 dari 5 Anggota Keluarga Harus ke Kota

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 24 Maret 2015
JK: 2 dari 5 Anggota Keluarga Harus ke Kota

Wapres Jusuf Kalla saat meresmikan Gedung Pascasarjana JK School of Government di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (7/3). (Foto: Antara/Hamim Thohari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Lahan pertanian akan semakin terbatas. Sebaliknya, lahan di perkotaan akan semakin luas. Masyarakat desa akan mencari penghidupan ke perkotaan akibat persempitan lahan pertanian di desa. Hal ini umumnya terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Pulau Jawa. (Baca: Puspol Indonesia: JK Diduga Aktor di Balik Pecahnya Golkar dan PPP)

Demikian paparan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato pembukaan "Indeks Kota Cerdas Indonesia" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015). "Sekeluarga ada lima, dua di antaranya harus ke industri dan perdagangan," papar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin itu.

JK menjelaskan, selama ini kota dipandang sebagai lahan perdagangan, industri, dan jasa. Akibatnya, urbanisasi semakin tinggi. Sebaliknya, desa dipandang lahan pertanian. (BacaJusuf Kalla: Indonesia Sangat Berduka Atas Wafatnya Lee Kuan Yew)

Pria berzodiak Taurus itu memaparkan, apabila setiap keluarga di Pulau Jawa memiliki lahan 0,4 hekatere, maka keluarga tersebut hanya dapat menghidupi dua hingga tiga orang. Atas dasar itu, JK berharap, kota dapat terus berkembang untuk meningkatkan potensi kehidupan melalui keterbukaan peluang kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran di Ibukota Jakarta 2014 mengalami penurunan. Tepatnya selama periode Februari 2013-Februari 2014, angka tingkat pengangguran naik 0,37 poin atau mengalami kenaikan dari 9,46 persen menjadi 9,84 persen. Secara jumlah, pengangguran pada Februari 2013 mencapai 484,04 ribu orang menjadi 510,44 ribu orang pada Februari 2014. (fre)

#Urbanisasi #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Di Forum BRICS, AHY Ungkapkan 70 Persen Warga Mengumpul di Perkotaan Jadi Tantangan Indonesia
Indonesia mendorong pendekatan terpadu yang menghubungkan tanah, perumahan, transportasi, air, dan energi dalam satu sistem infrastruktur berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Di Forum BRICS, AHY Ungkapkan 70 Persen Warga Mengumpul di Perkotaan Jadi Tantangan Indonesia
Indonesia
2 Syarat Wajib dari Pramono Bagi Perantau yang Mau Mengadu Nasib di Jakarta Setelah Lebaran
Lumrah jika pasca-Lebaran ada warga dari luar kota yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengubah nasib.
Wisnu Cipto - Senin, 31 Maret 2025
2 Syarat Wajib dari Pramono Bagi Perantau yang Mau Mengadu Nasib di Jakarta Setelah Lebaran
Indonesia
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Prabowo makan siang bareng Jusuf Kalla. Keduanya saling bertukar pikiran dan membahas isu strategis.
Soffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Bagikan