Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
Jika Terpilih Jadi KaBIN, Ini Persoalan yang Harus Diselesaikan BG

Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan jika benar menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut diungkapkan politisi Hanura, Arif Suditomo saat acara diskusi terbuka dengan tema "Pergantian Kepala BIN dan Membangun Intelijen Profesional" di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Salah satunya adalah mengatur dengan cerdas pemakaian anggaran untuk kerja-kerja BIN. Hal tersebut lantaran ada kemungkinan bila anggaran BIN akan dipangkas seiring devisitnya anggaran negara.

"Saya pikir dalam kondisi devisit seperti ini, walaupun saya masih belum pastikan apakah (BIN) menjadi objek pemotongan atau tidak, tapi saya berharap dalam anggaran seperti ini tantangan kedepan adalah menentukan prioritas karena pengembangan SDM penting, belanja modal penting, biaya operasional juga penting," katanya kepada awak media.

Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI ini berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jumlah anggaran BIN saat ini.

"Saya ingin sekali paling tidak, tidak turun. Pak Sutiyoso pernah mengajukan kalau tidak salah 3,7 triliyun tapi 2016 hanya 2,6 triliyun. setidaknya apabila diantara 2,6 atau 3 triliyun masih banyak hal yang bisa dilakukan intelijen," pungkasnya.

Selain anggaran, persoalan lain yang harus dihadapi Budi Gunawan adalah mencermati kepentingan global dengan kepentingan nasional. Apalagi lanjut Arif diera globalisasi sekarang banyak kepentingan global terhadap Indonesia yang belum tentu menguntungkan negara.

"Yang kedua bagaimana interaksi mereka (BIN) dengan global berkaitan dengan nasional," ujar Arif.

Seperti yang diketahui Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan dipilih Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Rencananya Budi Gunawan akan melakukan uji fit and proper test tanggal 7 September 2016 mendatang. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Lima Fraksi DPR RI Dukung BG Jadi KaBIN
  2. DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN
  3. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  5. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
#Komisi I DPR #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan