Jaringan Luas Hingga Daerah, Kejagung Siap Bantu KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 05 Januari 2016
Jaringan Luas Hingga Daerah, Kejagung Siap Bantu KPK

Kejaksaan Agung. (Foto: Kemendagri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Kerja sama lintas lembaga dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi menjadi agenda awal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasca pelantikan lima pimpinan KPK, koordinasi dan konsolidasi antarlembaga penegak hukum intens digelar. Setelah berkoordinasi dengan Polri, hari ini, Selasa (5/1), pimpinan KPK mendatangi Kejaksaan Agung.

Dalam keterangannya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyambut baik inisiatif KPK untuk menjalin kerja sama tersebut. Menurutnya, antara KPK dan Kejaksaan Agung mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, sinergi dan kerja sama perlu ditingkatkan.

"Kejaksaan dan Polri punya jaringan hingga ke daerah, sementara KPK terpusat. Oleh sebab itu kaloborasi dan koordinasi perlu disepahamkan dalam penanganan perkara," kata Jaksa Agung, usai pertemuan, di kantor Kejagung, Selasa (5/1).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi sikap Jaksa Agung tersebut. Ditegaskannya, sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, KPK akan lebih berkoordinasi dengan lembaga terkait agar tidak terjadi lagi kegaduhan. (fdi)


BACA JUGA:

  1. Mantan Petinggi Pelindo II Bakal Diperiksa KPK
  2. Koordinasi, Pimpinan KPK Sambangi Kejagung
  3. Peresmian Gedung Baru KPK oleh Presiden Jokowi
  4. Kejaksaan Agung Siap Bantu KPK
  5. Gedung Baru KPK Terintegrasi Teknogi Terkini
#Agus Rahardjo #Jaksa Agung HM Prasetyo #Kejaksaan Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan penyidik Jampidsus ke Kementerian Kehutanan hanya untuk pencocokan data terkait kasus tambang di Konawe Utara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Indonesia
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
TNI menegaskan kehadiran prajurit di sidang dugaan korupsi Nadiem Makarim hanya untuk pengamanan sesuai MoU dengan Kejaksaan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
Indonesia
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Polri dan Kejagung resmi menerapkan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari. Pedoman penyidikan disiapkan, seluruh jajaran penegak hukum siap.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Kejagung berhasil menyelamatkan Rp 6,6 triliun. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang itu bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Indonesia
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara
Padeli dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang karena diduga menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Kajari Enrekang.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara
Indonesia
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Albertinus Cs tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan sementara sebagai PNS.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bagikan