Irma Suryani Kecam PLN Sumedang Rekrut Tenaga Kerja Tiongkok


Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Nasdem (tengah) di Senayan, Jakarta. (Foto twitter DPR_Kita)
Merahputih Nasional - Anggota DPR RI Komisi IX Irma Suryani mengecam soal surat rujukan yang dibuat PLN Sumedang ke Dinas Kesehatan soal ketenagakerjaan. Pasalnya, PLN Sumedang meminta rekomendasi untuk mengambil tenaga kerja dokter dari Tiongkok.
"Saya mengecam PLN Sumedang. Karena PLN Sumedang memberikan surat kepada dinas kesehatan Sumedang untuk merekrut dokter yang akan berpraktek di PLTA sumedang," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Menurut Irma di Indonesia banyak dokter yang berkualitas. Terlebih di beberapa negara seperti Jepang selalu mengutamakan warga negaranya untuk bekerja sebelum merekrut tenaga kerja asing.
"Emangnya enggak ada dokter kita? sementara Indonesia saja kalau di luar negeri misalnya Jepang dokternya saja harus dari sana (Jepang). Masa kita disini begitu gampangnya," kata Irma geram.
Irma menegaskan tidak anti dengan pekerja asing. Hanya saja harus ada batasan sehingga masyarakat Indonesia tidak menjadi korban.
"Kita tidak anti kepada tenaga kerja asing, hanya jangan sampai semua investasi itu sebagai prasarat membawa tenaga kerja asing," tegasnya.
Apa yang diutarakan Irma merujuk pada surat permintaan dari PT Shinohydro yang terdapat lampiran surat milik PLN. Isi surat tersebut berisi permintaan kepada Dinas Kesehatan Sumedang untuk merekrut dokter dan staf dokter dari Cina dengan nama Mr. Zhou Min. (Yni)
BACA JUGA:
- Kado Lebaran dari PLN, Mulai Juli Tarif Listrik Naik
- Penjelasan APLN Terkait Reklamasi Pulau G
- Rizal Ramli Klaim Pernah Selamatkan PLN Dari Kebangkrutan
- Rizal Ramli: Proyek Listrik 35.000 MW Tetap Dijalankan, PLN Rugi Milyaran Dollar Per Tahun
- Sudirman Said: Pemda Akan Berkolaborasi dengan PLN Garap Proyek PIT
Bagikan
Berita Terkait
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun

Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026

Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026

DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar

Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif

Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
