Irma Suryani Kecam PLN Sumedang Rekrut Tenaga Kerja Tiongkok
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Nasdem (tengah) di Senayan, Jakarta. (Foto twitter DPR_Kita)
Merahputih Nasional - Anggota DPR RI Komisi IX Irma Suryani mengecam soal surat rujukan yang dibuat PLN Sumedang ke Dinas Kesehatan soal ketenagakerjaan. Pasalnya, PLN Sumedang meminta rekomendasi untuk mengambil tenaga kerja dokter dari Tiongkok.
"Saya mengecam PLN Sumedang. Karena PLN Sumedang memberikan surat kepada dinas kesehatan Sumedang untuk merekrut dokter yang akan berpraktek di PLTA sumedang," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Menurut Irma di Indonesia banyak dokter yang berkualitas. Terlebih di beberapa negara seperti Jepang selalu mengutamakan warga negaranya untuk bekerja sebelum merekrut tenaga kerja asing.
"Emangnya enggak ada dokter kita? sementara Indonesia saja kalau di luar negeri misalnya Jepang dokternya saja harus dari sana (Jepang). Masa kita disini begitu gampangnya," kata Irma geram.
Irma menegaskan tidak anti dengan pekerja asing. Hanya saja harus ada batasan sehingga masyarakat Indonesia tidak menjadi korban.
"Kita tidak anti kepada tenaga kerja asing, hanya jangan sampai semua investasi itu sebagai prasarat membawa tenaga kerja asing," tegasnya.
Apa yang diutarakan Irma merujuk pada surat permintaan dari PT Shinohydro yang terdapat lampiran surat milik PLN. Isi surat tersebut berisi permintaan kepada Dinas Kesehatan Sumedang untuk merekrut dokter dan staf dokter dari Cina dengan nama Mr. Zhou Min. (Yni)
BACA JUGA:
- Kado Lebaran dari PLN, Mulai Juli Tarif Listrik Naik
- Penjelasan APLN Terkait Reklamasi Pulau G
- Rizal Ramli Klaim Pernah Selamatkan PLN Dari Kebangkrutan
- Rizal Ramli: Proyek Listrik 35.000 MW Tetap Dijalankan, PLN Rugi Milyaran Dollar Per Tahun
- Sudirman Said: Pemda Akan Berkolaborasi dengan PLN Garap Proyek PIT
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset