IMES: Dirut PGN Harus Bersih dari Mafia Migas

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 23 Maret 2015
IMES: Dirut PGN Harus Bersih dari Mafia Migas

General Manager PGN SBU Distribusi Wilayah II Wahyudi Anas dan Direktur Utama PT Gagas Energy Indonesia Danny Praditya saat pengoperasian SPBG Ngagel, Surabaya, Senin (9/3). (Foto: Antara/Saiful B)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memilih para kandidat yang selama ini telah malang melintang di Pertamina dan Pertagasa duduk dan mengisi beberapa jabatan penting dalam PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Erwin menjelaskan, dalam waktu dekat PT PGN akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usai RUPS, PGN berpeleluang melakukan reorganisasi. Sebaliknya, Erwin menambahkan, sejumlah petinggi Pertamina dan Pertagas yang identik dengan Mafia Migas sudah ancang-ancang untuk menduduki posisi strategis di PGN. (Baca: Jokowi Ditantang Beli Kembali Saham PGN dari Perusahaan Asing)

"Untuk menerapkan Nawa Cita, Jokowi-JK tidak memilih para kandidat yang selama ini ditengarai sebagai bagian dari mafia minyak dan gas yang akan diberantas Jokowi-JK," kata Erwin, dalam keterangan tertulis, kepada redaksi, Senin (23/3).

Pria aktivis pergerakan 1998 ini menambahkan, dalam catatan kinerja PGN sebenarnya tidak seburuk Pertamina meski sejumlah masalah mulai dari berbagai kasus korupsi yang sempat mencuat, namun tidak sampai ke pengadilan hingga Kontrak-Kontrak yang ditengarai merugikan negara juga ada di tubuh BUMN distribusi gas ini.

Meski lolos dari pantauan publik, IMES mencatat bahwa sejumlah nama jebolan Pertamina yang beberapa waktu lalu dirombak total oleh Jokowi mengisi bursa kandidat Dirut PGN. Sebut saja nama Hanung Budya (eks Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina) dan Hari Karyulianto (Eks Direktur Gas Pertamina), ditengarai menjadi calon kuat pengganti Hendi. Nama lain juga dari Pertamina, yaitu Djohardi Angga Kusumah (saat ini SPV Gas & Power Pertamina) serta Hendra Jaya (Presdir Pertamina Gas / Pertagas) dan Jugi Prajogio (Dirut Pertagas Niaga). (Baca: Hadapi Spekulan, Pertamina Jalin MoU dengan TNI)

Dalam catatan IMES sendiri para eks direksi Pertamina cenderung tidak berpeluang mengisi posisi Dirut PGN mengingat rekam jejaknya yang kerap dikaitkan dengan sejumlah kebobrokan di Pertamina selama ini. Hal tersebut pula yang disinyalir menjadi penyebab Jokowi melakukan perombakan total di seluruh jajaran Direksi Pertamina, termasuk menggusur kedua nama tersebut, Hanung dan Hari dari kursi direktur Pertamina.

Sementara kandidat dari jajaran yang menguasai sektor gas Pertamina baik di Pertamina sendiri maupun di Pertagas dan Pertagas Niaga, cenderung merupakan wajah lama yang terkait dengan klik "ITB Connection" yang sebelumnya merajai Pertamina. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)

"Pemerintahan Jokowi sendiri belum menyentuh Pertagas terkait dengan posisi para direksi yang baru 1 tahun menjabat serta belum menorehkan prestasi berarti," sambung Erwin.

Untuk diketahui, dari deretan BUMN pengelola kekayaan alam negara maka Perusahaan Gas Negara (PGN) merupakan salah satu pilar penting, pemasok pundi-pundi keuangan negara sekaligus pilar penting sumber energi alami Indonesia. Penunjukan para pemangku kepentingan yang menjabat di PGN otomatis menjadi sangat penting mengingat besarnya pengaruh pengelolaan PGN terhadap keuangan negara dan ujungnya adalah kesejahteraan rakyat, mengingat gas (elpiji) menjadi salah satu sumber energi tidak terbarukan yang mengisi kebutuhan pokok rumah tangga di negeri ini. (bhd)

#BUMN #Migas #Perusahaan Gas Negara #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan