Hujan Interupsi, Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 02 Juni 2016
Hujan Interupsi, Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU

Sidang paripurna DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akhirnya mengesahkan draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

RUU yang konsen mulai dibahas sejak dua bulan terakhir itu, menimbulkan polemik lantaran masih ada sejumlah pasal yang menjadi catatan dan perdebatan serius. Diantaranya, soal syarat dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah dan mundurnya anggota dewan dari jabatannya manakala telah ditetapkan oleh KPU menjadi calon kepala daerah.

"Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Taufik Kurniawan saat memimpinan sidang Paripurna, Kamis (2/6).

"Setuju," jawab anggota DPR, kompak.

Meski telah disahkan, ada sejumlah fraksi yang masih keukeh dan banyak melakukan interupsi terkait pengesahan tersebut. Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf menegaskan PKS tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur saat maju dalam Pilkada. Fraksi PKS lebih setuju apabila, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama masa Pilkada. Interupsi senada juga dinyatakan oleh anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan, poin mundurnya anggota dewan parlemen sudah satu suara dengan sikap pemerintah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Rambe menjelaskan, awalnya putusan MK yang mengatur anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada, membuat rasa ketidakadilan bagi setiap fraksi, karena di sana calon petahana tidak diatur untuk mundur.

Akhirnya, disepakati jalan tengah bahwa calon petahana yang ikut Pilkada, harus mengajukan cuti saat tahapan Pilkada berlangsung.

Selain itu Fraksi PKS dan Gerindra juga meminta agar syarat dukungan partai politik kepada calon kepala daerah diturunkan menjadi 15-20 persen yang sebelumnya berjumlah 20-25 persen.

"Masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU.Tentunya atas seizin kami dari meja pimpinan, tidak ada menang dan kalah, dan harapan setiap interupsi dicatat sebagai dokumen yang tak terpisahkan," kata Taufik Kurniawan menutup sidang paripurna.

BACA JUGA:

  1. Ini Isi Pidato Megawati Soekarnoputri di Hari Lahir Pancasila
  2. Said Aqil: Berani Rubah Ideologi Pancasila Akan Berhadapan dengan NU
  3. Said Aqil : Membela Negara Sama Wajibnya dengan Shalat
  4. Said Aqil: Islam Nusantara Sangat Cocok Untuk Indonesia
  5. Ideologi Pancasila Digali dari Kultur Asli Indonesia

 

#DPR RI #UU Pilkada
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan