Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Polri (Foto: Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Usai diperiksa Bareskrim Polri, Abraham Lunggana alias Haji Lulung akhirnya angkat bicara.

Haji Lulung sudah dua kali mendatangi Bareskrim dalam status sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UPS tahun anggaran 2014.

"Maka saya sekali lagi bukan lagi kooperatif tapi super aktif untuk berikan penjelasan," ujar Haji Lulung, di Bareskrim Polri, Kamis, (1/10).

Lulung yang juga anggota DPRD DKI dari fraksi PPP itu mengatakan dirinya tak mau terjebak dalam opini yang beredar dalam pemberitaan media.

"Apa yang kami rasakan, kami lihat dan publik rasakan artinya kepolisian RI dalam hal ini bareskrim tidak teropini dengan media. publik yang selama ini menseret saya seolah saya jadi tersangka. Jadi saya berpikir rasional bahwa polisi telah menyeleggarakan pemeriksaan berdasarkan undang- undang dan upaya itu harus kita hargai, "papar Lulung bersemangat.

"Saya ditanya sekitar 20 pertanyaan sebagai saksi dengan kasus yang ditersangkakan Alex Usman dan Zaenal di pengadilan nanti, "tambahnya.

Anggota dewan yang vokal menantang Gubernur Ahok itu menegaskan statusnya masih sebagai saksi.

"Saya jadi saksi terhadap kasus dugaan korupsi UPS di pengadilan dengan tersangka Alex dan Zaenal, yang diketahui pegawai 'negeri' atau pegawainya pak Ahok," paparnya.

Lulung menyatakan bahwa ke depan nanti, jangan ada lagi di lingkungan provinsi DKI Jakarta ada dugaan koruspi.

"Yang paling substantif buat saya bahwa sebelum 11 Agustus saya mencari Firman untuk memintar agar pembahasan RAPBD perubahan disampaikan kepada ketua komisi E. Saya juga menghadap pak Ferial meminta Firman selaku ketua komisi E melampirkan pembahasan RAPBD perubahan 2014. Kepada saya dijanjikan tanggal 12 tapi sampai rapat paripurna tanggal 13, Pak Firman ga hadir, "jelas Lulung.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam perkara kasus UPS, penyidik polri sudah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.Keduanya kini telah mendekam di rutan polisi.(gms)

 

Baca Juga:

  1. Haji Lulung Bersedia Jadi Whistle Blower pada Kasus UPS
  2. Sambangi Bareskrim Polri, Haji Lulung Irit Bicara
  3. Tebar Pesona, Haji Lulung Sapa Pengrajin Batu Akik
  4. Unggah Foto Ibadah di Twitter, Haji Lulung: Saya Tidak Niat Pamer
  5. Haji Lulung Pamer Kekhusyukan Ibadah di Masjid Nabawi
#Kabareskrim Polri #Kasus UPS #DPRD Jakarta #Haji Lulung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Polri Temukan Indikasi Lemahnya Pencegahan Karhutla di Area Konsesi Perusahaan
Indikator tersebut antara lain kebakaran berulang di wilayah perusahaan serta sumber api yang berasal dari dalam area konsesi perkebunan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Polri Temukan Indikasi Lemahnya Pencegahan Karhutla di Area Konsesi Perusahaan
Indonesia
Bareskrim Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi Terduga Pelanggar Aturan Karhutla
Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan sejumlah indikator pelanggaran.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Bareskrim Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi Terduga Pelanggar Aturan Karhutla
Indonesia
Blackout Batam-Bintan: 5 Orang Jadi Tersangka, Ada Dugaan Kera Masuk Area Trafo
Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka kasus blackout Batam-Bintan. Empat berasal dari PLN Batam dan satu dari pihak kontraktor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Blackout Batam-Bintan: 5 Orang Jadi Tersangka, Ada Dugaan Kera Masuk Area Trafo
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Bareskrim Polri Buka Kanal Aduan, Masyarakat Bisa Laporkan Penyelewengan BBM dan LPG Bersubsidi
Polri buka hotline 0821-1999-5151 untuk laporkan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Kerugian negara capai Rp 243 miliar dalam dua pekan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Bareskrim Polri Buka Kanal Aduan, Masyarakat Bisa Laporkan Penyelewengan BBM dan LPG Bersubsidi
Indonesia
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Sistem kontrol harus diperkuat agar keselamatan penumpang benar-benar terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Bagikan