Hadapi Pilkada Serentak Polri Harus Netral

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 11 Agustus 2015
Hadapi Pilkada Serentak Polri Harus Netral

Kapolri Badrodin Haiti saat Halal bi halal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kapolri Jenderal Pol  Badrodin Haiti mengingatkan kepada seluruh jajaran Kapolda serta Kapolres se- Indonesia, bahwa Jajaran Polri harus netral dalam mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah serentak yang akan dihelat serentak pada bulan Desember nanti.

"Hal ini Polri harus netral dalam pemilihahan kepala daerah serentak tersebut," ujar Jendral Badridin Haiti, kepada awak media di Jalan Tirtayasa, Auditoriun PTIK Jakarta Selatan, (11/8).

Mantan Kapolda Jawa Timur ini pun mengatakan, kebijakan tersebut bukan hanya instruksi Kapolri saja, namun hal tersebut juga berdasarkan hasil rapat terbatas. Jika ada calon-calon kepala daerah baik kandidat petahana ataupun bukan yang sedang diproses hukum pada menjelang pilkada ini, maka penyidikannya akan ditangguhkan.

"Kalau hal ini ada, maka akan ditangguhkan penyidikannya, sampai selesainya pemilukada. Lantaran hal ini juga sama seperti dilakukan beberapa tempat atau lembaga. lembaga tersebut adalah Kejagung dan KPK," paparnya.

Masih kata Badrodin, setiap anggota yang masih dinaungi oleh insitusi yang dipimpinnya saat ini harus all out (totalitas) dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengamanan.

"Pemimpin harus turun ke lapangan jangan cuma bisa kasih komando saja," demikian Badrodin Haiti. (gms) 

BACA JUGA:  

Amankan Pilkada Serentak Jadi Pertaruhan Kemampuan Polri 

Polri Perketat Keamanan di Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada Serentak 

Pasukan Berkuda Polri Ikuti Latihan Simulasi Amankan Pilkada Serentak

 

#Badrodin Haiti #Kapolri #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan