Gerindra: PAN Telat Gabung Pemerintah
Ketua Umum (Ketum) sekaligus Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama sejumlah petinggi Koalisi Merah Putih menghadiri acara pelantikan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
MerahPutih Politik - Partai Gerindra menilai Partai Amanat Nasional (PAN) terlambat bergabung dengan pemerintah.
"Bagi saya pribadi agak telat PAN gabung, harusnya banyak dapat kursi DPR. Menterinya ketinggalan, ini baru mau," ungkap politikus Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa, di DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut Desmon, alasan dibalik bergabungnya PAN ke Pemerintah untuk membantu mengatasi krisis dan tidak ada imbalan kursi kabinet agar terlihat gagah.
"Mungkin agar kelihatan hebat. KMP merasa ditinggal PAN, nggak juga," katanya.
Desmon menambahkan bahwa koalisi tersebut bersifat sementara. Apalagi jika pemilu 2019 tanpa ambang batas, maka polanya tidak lagi menggunakan sistem koalisi.
"Karena rugi kalau misalnya saya gabung di sana yang besar, partai yang punya ikon. Kalau threshold yang diuntungkan partai yang punya icon," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Gerindra Gelar Upacara Kemerdekaan Tandingan di Nusantara Polo Club
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor