Gerindra: PAN Telat Gabung Pemerintah
Fredy Wansyah - Kamis, 03 September 2015
Ketua Umum (Ketum) sekaligus Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama sejumlah petinggi Koalisi Merah Putih menghadiri acara pelantikan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
MerahPutih Politik - Partai Gerindra menilai Partai Amanat Nasional (PAN) terlambat bergabung dengan pemerintah.
"Bagi saya pribadi agak telat PAN gabung, harusnya banyak dapat kursi DPR. Menterinya ketinggalan, ini baru mau," ungkap politikus Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa, di DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut Desmon, alasan dibalik bergabungnya PAN ke Pemerintah untuk membantu mengatasi krisis dan tidak ada imbalan kursi kabinet agar terlihat gagah.
"Mungkin agar kelihatan hebat. KMP merasa ditinggal PAN, nggak juga," katanya.
Desmon menambahkan bahwa koalisi tersebut bersifat sementara. Apalagi jika pemilu 2019 tanpa ambang batas, maka polanya tidak lagi menggunakan sistem koalisi.
"Karena rugi kalau misalnya saya gabung di sana yang besar, partai yang punya ikon. Kalau threshold yang diuntungkan partai yang punya icon," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Gerindra Gelar Upacara Kemerdekaan Tandingan di Nusantara Polo Club
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
