Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 25 Oktober 2015
Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua siap membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dilepas kepada pemerintah Indonesia sebesar 20% secara bertahap. Pembelian saham Freeport tersebut salah satu rencananya dengan menggandeng Bank Papua.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, penawaran saham hanya dapat ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah atau perusahaan Indonesia. 

Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa divestasi saham harus ditawarkan terlebih dulu pertama kali kepada pemerintah pusat, bila pemerintah pusat tidak membeli dalam waktu 90 hari, lalu ditawarkan ke pemprov hingga pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah daerah (pemda) setempat. Bila setelah 60 hari ditawarkan ke pemprov/pemkot tak berminat, maka ditawarkan ke BUMN atau BUMD, sampai akhirnya bila tak ada yang berminat juga, bisa ditawarkan ke perusahaan swasta nasional, bukan perusahaan asing.

Tahun ini, perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona itu melepas 10,64 persen sahamnya. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport. Sedangkan 10 persen lagi, untuk mencapai 30 persen pelepasan saham sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, akan dilakukan kemudian.

"Iya kami siap. Supaya perlahan-lahan masyarakat Papua ini bisa merasa memiliki bahwa ini adalah perusahaan kami," tutur Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Charles Simaremare, dalam diskusi publik bertema 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport', di Restoran Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

Namun, kata Charles, belum tahu berapa persen Pemprov Papua akan membeli saham dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Kami masih hitung, yang jelas kami akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengambil alih saham Freeport. Apalagi sinyal sudah dibuka," katanya.

Sementara dari segi finansial, kata Charles, Papua memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor atau perusahaan lain pasti mau membiayai.

"Kalau soal pendanaan, semua mata tertuju ke tanah Papua. Bukan hanya Freeport yang tertarik untuk invetasi di Papua. Mungkin kami akan mengundang perusahaan-perusahaan lain atau mungkin investor lain. Lalu untuk saat ini, badan usaha juga sudah ada yang berminat seperti Bank Papua," pungkasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

  1. Dinilai Lebih Transparan, Freeport Ingin Divestasi Saham lewat IPO
  2. Jokowi Bertandang ke AS, Seskab: Bukan Bahas Freeport
  3. PDIP Tegas Tolak Kontrak Freeport Diperpanjang
  4. Divestasi Freeport Harus Pertimbangan Kemampuan BUMN
  5. Tiga Bank BUMN Dukung Pembiayaan Divestasi Freeport
#Papua #Divestasi Freeport #Freeport
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan