Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 25 Oktober 2015
Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua siap membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dilepas kepada pemerintah Indonesia sebesar 20% secara bertahap. Pembelian saham Freeport tersebut salah satu rencananya dengan menggandeng Bank Papua.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, penawaran saham hanya dapat ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah atau perusahaan Indonesia. 

Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa divestasi saham harus ditawarkan terlebih dulu pertama kali kepada pemerintah pusat, bila pemerintah pusat tidak membeli dalam waktu 90 hari, lalu ditawarkan ke pemprov hingga pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah daerah (pemda) setempat. Bila setelah 60 hari ditawarkan ke pemprov/pemkot tak berminat, maka ditawarkan ke BUMN atau BUMD, sampai akhirnya bila tak ada yang berminat juga, bisa ditawarkan ke perusahaan swasta nasional, bukan perusahaan asing.

Tahun ini, perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona itu melepas 10,64 persen sahamnya. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport. Sedangkan 10 persen lagi, untuk mencapai 30 persen pelepasan saham sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, akan dilakukan kemudian.

"Iya kami siap. Supaya perlahan-lahan masyarakat Papua ini bisa merasa memiliki bahwa ini adalah perusahaan kami," tutur Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Charles Simaremare, dalam diskusi publik bertema 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport', di Restoran Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

Namun, kata Charles, belum tahu berapa persen Pemprov Papua akan membeli saham dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Kami masih hitung, yang jelas kami akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengambil alih saham Freeport. Apalagi sinyal sudah dibuka," katanya.

Sementara dari segi finansial, kata Charles, Papua memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor atau perusahaan lain pasti mau membiayai.

"Kalau soal pendanaan, semua mata tertuju ke tanah Papua. Bukan hanya Freeport yang tertarik untuk invetasi di Papua. Mungkin kami akan mengundang perusahaan-perusahaan lain atau mungkin investor lain. Lalu untuk saat ini, badan usaha juga sudah ada yang berminat seperti Bank Papua," pungkasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

  1. Dinilai Lebih Transparan, Freeport Ingin Divestasi Saham lewat IPO
  2. Jokowi Bertandang ke AS, Seskab: Bukan Bahas Freeport
  3. PDIP Tegas Tolak Kontrak Freeport Diperpanjang
  4. Divestasi Freeport Harus Pertimbangan Kemampuan BUMN
  5. Tiga Bank BUMN Dukung Pembiayaan Divestasi Freeport
#Papua #Divestasi Freeport #Freeport
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Indoensia telah memberi sinyal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport dalam waktu dekat ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Bagikan