FPI Sebut Pemerintah Mirip Topeng Monyet

Aang Sunadji - Rabu, 01 April 2015

FPI Sebut Pemerintah Mirip Topeng Monyet

Seorang pria sedang membuka situs islam. (Foto: Antara)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait pemblokiran 19 situs Islam berbau radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ketua Umum FPI, Habib Muchsin Al Aththas mengaku geram dengan keputusan Kemenkominfo yang memblokir belasan situs islam radikal. Menurutnya keputusan pemerintah memblokir situs Islam radikal tidak lepas dari pengaruh dan intervensi Amerika Serikat. (Baca: BNPT Blokir Situs Islam, #KembalikanMediaIslam Trending Topic)

"Saya tegaskan pemerintah Indonesia jadi topeng monyet yang berjoget diatas tabuhan genderang Amerika," katanya saat dihubungi merahputih.com, Rabu malam (1/4).

Lebih lanjut Muchsin menjelaskan, Amerika Serikat mempunyai peranan penting untuk mereduksi gerakan Islam di Tanah Air. Sebab, jika Islam tumbuh menjadi gerakan besar berpotensi mengganggu kepentingan negeri Paman Sam. (Baca: FPI: Kami Sudah Berkomitmen Melengserkan Ahok)

"Amerika dengan hegemoninya mau hancurkan Islam," tandas Muchsin.

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, BNPT mengusulkan kepada Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs yang berisi radikalisme.

Adapun 19 situs yang diblokir diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com. (bhd)

#BNPT #Situs Online #Pemerintah RI

Bagikan

Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.

Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online

BNPT meminta para orang tua, khususnya para ibu, untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak.

Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025

BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online

Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam

Pemerintah belum menerbitkan PP turunan UU Minerba sampai saat ini. Komisi XII DPR RI pun melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah.

Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025

Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam

BNPT Cari 8 Korban Bom Kepunton Solo, Biar Segera Dapat Kompensasi Negara

BNPT akan mencoba mencari korban sesulit apapun mengingat kejadiannya lebih dari 10 tahun.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025

BNPT Cari 8 Korban Bom Kepunton Solo, Biar Segera Dapat Kompensasi Negara

Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan

esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).

Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025

Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan

Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.

Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025

Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah

Alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.

Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025

Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah

Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak

Roblox akan segera diblokir pemerintah. Game ini dianggap membahayakan anak-anak, karena gameplay-nya.

Soffi Amira - Rabu, 06 Agustus 2025

Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak

The Power of Emak-Emak! Ibu Rumah Tangga yang Tidak Bekerja Dapat Bantuan Dari Pemerintah

Skema yang kini sedang dibahas pemerintah tidak terbatas pada pemberian insentif berupa uang. Pemerintah juga mulai merancang bentuk dukungan bagi perempuan yang menjalankan peran pengasuhan, seperti fasilitas penitipan anak (daycare) hingga penyediaan tenaga perawat untuk lansia. Gimana nih pendapat kamu tentang berita ini

Wiwit Purnama Sari - Kamis, 31 Juli 2025

The Power of Emak-Emak! Ibu Rumah Tangga yang Tidak Bekerja Dapat Bantuan Dari Pemerintah

BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

BNPT juga menekankan perannya dalam mewujudkan keamanan nasional yang esensial bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026

Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025

BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

Bagikan