FPI Sebut Pemerintah Mirip Topeng Monyet

Aang SunadjiAang Sunadji - Rabu, 01 April 2015
FPI Sebut Pemerintah Mirip Topeng Monyet

Seorang pria sedang membuka situs islam. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional- Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait pemblokiran 19 situs Islam berbau radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ketua Umum FPI, Habib Muchsin Al Aththas mengaku geram dengan keputusan Kemenkominfo yang memblokir belasan situs islam radikal. Menurutnya keputusan pemerintah memblokir situs Islam radikal tidak lepas dari pengaruh dan intervensi Amerika Serikat. (Baca: BNPT Blokir Situs Islam, #KembalikanMediaIslam Trending Topic)

"Saya tegaskan pemerintah Indonesia jadi topeng monyet yang berjoget diatas tabuhan genderang Amerika," katanya saat dihubungi merahputih.com, Rabu malam (1/4).

Lebih lanjut Muchsin menjelaskan, Amerika Serikat mempunyai peranan penting untuk mereduksi gerakan Islam di Tanah Air. Sebab, jika Islam tumbuh menjadi gerakan besar berpotensi mengganggu kepentingan negeri Paman Sam. (Baca: FPI: Kami Sudah Berkomitmen Melengserkan Ahok)

"Amerika dengan hegemoninya mau hancurkan Islam," tandas Muchsin. 

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, BNPT mengusulkan kepada Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs yang berisi radikalisme.

Adapun 19 situs yang diblokir diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com. (bhd)

#BNPT #Situs Online #Pemerintah RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Indonesia
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Roblox akan segera diblokir pemerintah. Game ini dianggap membahayakan anak-anak, karena gameplay-nya.
Soffi Amira - Rabu, 06 Agustus 2025
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Infografis
The Power of Emak-Emak! Ibu Rumah Tangga yang Tidak Bekerja Dapat Bantuan Dari Pemerintah
Skema yang kini sedang dibahas pemerintah tidak terbatas pada pemberian insentif berupa uang. Pemerintah juga mulai merancang bentuk dukungan bagi perempuan yang menjalankan peran pengasuhan, seperti fasilitas penitipan anak (daycare) hingga penyediaan tenaga perawat untuk lansia. Gimana nih pendapat kamu tentang berita ini
Wiwit Purnama Sari - Kamis, 31 Juli 2025
The Power of Emak-Emak! Ibu Rumah Tangga yang Tidak Bekerja Dapat Bantuan Dari Pemerintah
Indonesia
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
BNPT juga menekankan perannya dalam mewujudkan keamanan nasional yang esensial bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sering Bikin Pusing Pemerintah, Prabowo Marah ke Rakyat
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan marah ke rakyat karena sering bikin pusing pemerintah. Namun, apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Sabtu, 19 April 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Sering Bikin Pusing Pemerintah, Prabowo Marah ke Rakyat
Indonesia
Tinjau Ulang Pembatasan Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Harus Lobi Amerika
Pemerintah kini harus melobi Amerika. Hal itu untuk meninjau ulang pembatasan tarif impor 32 persen.
Soffi Amira - Selasa, 08 April 2025
Tinjau Ulang Pembatasan Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Harus Lobi Amerika
Indonesia
Jadi Perhatian Dunia, Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia yang Bertanya soal Program MBG
Presiden RI, Prabowo Subianto menyebutkan, bahwa program MBG telah menarik perhatian para pemimpin dunia.
Soffi Amira - Jumat, 28 Maret 2025
Jadi Perhatian Dunia, Prabowo Sebut Banyak Pemimpin Dunia yang Bertanya soal Program MBG
Bagikan