Fitra: Dana Parpol Sama Saja Legalkan Korupsi

Aang SunadjiAang Sunadji - Kamis, 12 Maret 2015
Fitra: Dana Parpol Sama Saja Legalkan Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan santunan untuk partai politik dalam rangka menekan politik uang sebenarnya adalah upaya melegalkan korupsi.

Itulah yang disampaikan Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi.

"Daripada korupsi, dilegalkan saja. Bahasanya gua minta mentahannya aja deh," ujar Apung, di Cikini, Jakarta, Kamis (12/3).

Praktek ini, kata Apung, biasa terjadi untuk membajak anggaran Negara untuk kepentingan partai politik.

"Bisa jadi alasan yang diutarakan Tjahjo untuk melegalkan praktek pembajakan yang biasa dilakukan pokbarel (gentong babi) untuk kepentingan parpol," kata dia. (Baca: Mendagri Yakin Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Jadwal Pilkada)

Padahal, lanjut Apung, Negara, sebenarnya sudah memberikan bantuan pada partai politik cukup besar. Dia mencontohkan, dalam UU Pilkada nomer 1 tahun 2015 ada ketentuan yang menyatakan 4 dari 7 metode kampanye dibiaya APBN.

Sehingga, bila parpol diberikan bantuan lagi, maka akan tumpang tindih.

"Empat dari tujuh metode kampanye dibiayai APBN. Ini sama saja, jadi bantuan keuangan parpol untuk kompetisi tumpang tindih," tandasnya. (mad)

#Partai Politik #Mendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
Bagikan