DPRD DKI Jakarta Tindaklanjuti Wacana Penggulingan Ahok
Bahaudin Marcopolo - Rabu, 03 Juni 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (4/3). (Antara foto)
MerahPutih Megapolitan - Wacana penggulingan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan hari ini Rabu (3/6) pihaknya menggelar rapat bersama dengan jajaran politikus Kebon Sirih untuk menindaklanjuti Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang cukup lama tertunda dan ditujukan kepada Ahok.
"Besok akan langsung digelar pelaksanaan Badan Musyawarah untuk tentukan jadwal rapat paripurna," katanya di DPRD DKI Jakarta.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambahkan, sejauh ini hanya ada dua partai politik yang menolak menindaklanjuti HMP. Kedua partai politik itu adalah PDIP dan Hanura.
Sementara itu, untuk Fraksi dari Partai lainnya akan tetap melanjutkan HMP. Beberapa fraksi tersebut diantaranya, Fraksi dari Partai Gerindra, Fraksi dari PPP, Fraksi dari Demokrat-PAN, Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi dati Partai Golongan Karya. Namun, dengan catatan tidak mendukung untuk melakukan pemakzulan.
"Yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan dengan HMP,"ujarnya. (Rfd)
BACA JUGA:
Ahok: Presiden 2019 dari Gerindra, Tunggu Saya
Ahok Beberkan Kecurangan PKL Monas
Dikunjungi Anggota DPRD, PKL Monas Curhat
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot