DPR Tekan Pemerintah Terkait Penelantaran Anak

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 18 Mei 2015
DPR Tekan Pemerintah Terkait Penelantaran Anak

Desi Ratna Sari (Foto: Instagram)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menekan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus penelantaran anak. Menurutnya, Kemensos harus tegas dalam menangani kasus penelantaran anak.

Desy menjelaskan, selain itu Kemensos juga harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. "Terkait kasus tersebut, Komnas perlindungan anak telah melakukan seminar dan sosialisasi," ungkap artis asal Sukabumi itu saat ditemui Merahputih.com di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap Kemensos serius tangani hal tersebut. Menurutnya, pembangunan safe house menjadi salah satu solusi. Safe house dinilai dapat menaungi anak-anak korban penelantaran orangtua dan anak-anak telantar di jalanan.

"Sebagai tanggung jawab besar oleh negara, kami dari komisi 8 DPRI juga mendorong dalam menangani terkait kasus yang melibatkan anak-anak bangsa ini," imbuhnya.

Hal ini, menurutnya, sesuai undang-undang dasar tahun 1945, Pasal 34 Ayat 1. Undang-undang ini menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. (gms)

Baca Juga:

Kak Seto: Kalangan Atas Juga Bisa Keliru Asuh Anak

Kak Seto: Kelima Anak Masih Trauma

Selama Setahun Pasutri Ini Tega Telantarkan 5 Anak Kandungnya

#Komisi VIII DPR #Desy Ratnasari
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Hari Santri, DPR: Bukti Perhatian Presiden terhadap Dunia Pesantren
Ditjen Pesantren diharapkan dapat mendorong koordinasi, pembinaan, dan pengembangan pesantren dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Hari Santri, DPR: Bukti Perhatian Presiden terhadap Dunia Pesantren
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Cak Imin Periksa Semua Ponpes di Indonesia, DPR: Demi Santri Aman dan Nyaman
Pendataan kondisi ponpes sangat penting untuk memastikan kelayakan infrastruktur serta menjadi bagian dari mitigasi risiko.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Presiden Prabowo Minta Cak Imin Periksa Semua Ponpes di Indonesia, DPR: Demi Santri Aman dan Nyaman
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Anggota Komisi VIII DPR sebut insiden itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut wibawa lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Indonesia
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
228.048 orang dicoret, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi karena terlibat judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Agama, Nasaruddin Umar bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi dalam Rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Berita Foto
Raker Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama sejumlah pejabat hadir untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 Maret 2025
Raker Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji
Indonesia
Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat
Anggota Komisi VIII DPR RI setuju jika peruntukannya menyasar ke fakir miskin dan kelompok rentan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Januari 2025
Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat
Indonesia
Wacana Dana Zakat untuk MBG, Anggota Komisi VIII DPR RI: Harus Dikelola Sesuai Prinsip Syariah, Transparan, dan Akuntabel
Sigit Purnomo angkat bicara perihal wacana penggunaan dana zakat untuk program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Januari 2025
Wacana Dana Zakat untuk MBG, Anggota Komisi VIII DPR RI: Harus Dikelola Sesuai Prinsip Syariah, Transparan, dan Akuntabel
Berita Foto
Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Januari 2025
Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025
Bagikan