DPR Minta Pemerintah Segera Cairkan Dana Santunan Korban Crane
Gedung MPR DPR DPD (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Peristiwa - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay menegaskan, pemerintah harus segera mencairkan dana santunan dan asuransi untuk korban crane raksasa di Masjidil Haram, Jumat (11/9).
"Pemerintah harus segera mencairkan dana santunan dan asuransi untuk korban," tegasnya kepada Merahputih.com, Sabtu (12/9).
Menurut Saleh, selain memudahkan korban dalam proses perawatan dan penyembuhan, santunan tersebut juga akan meringankan beban keluarga korban di Tanah Air. "Korban harus segera mendapatkan perawatan medis, sebab mereka harus segera menunaikan ibadah haji," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, jumlah korban tewas jatuhnya crane raksasa di Masjidil Haram mencapai 80 orang. Dua diantaranya warga negara Indonesia (WNI).
Bahkan, sekira 29 WNI mengalami luka-luka. Saat ini ke-29 WNI masih dalam perawatan di RS Annur. (fdi)
Baca Juga:
Belasungkawa PM Inggris dan India untuk Korban Crane Masjidil Haram
Bentuk Dukungan Prilly untuk Korban Insiden Crane Masjidil Haram
SBY Berbelasungkawa Atas Korban Insiden Crane Masjidil Haram
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba