DPR Dorong Pertamina Punya Saham di Seluruh Dunia
Antara/Aloysius Jarot Nugroho
MerahPutih Bisnis - DPR RI mendorong agar PT Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengelola blok-blok migas di dalam negeri.
"Apabila sudah berakhir masa kontrak," ujar Anggota Komisi VII DPR Hari Purnomo di Tebet, Jakarta, Minggu (31/5).
Selain itu, Komisi VII juga juga mendorong agar perusahaan pelat merah itu mempunyai kemampuan untuk mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri. Ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia guna menjamin pasokan minyak di dalam negeri.
"Tidak harus kerjakan sendiri, membeli saham walaupun minoritas 20-30 persen," ujarnya.
Menurut Hari, hampir semua perusahaan migas di dunia ini tidak mengotori tangannya sendiri. Seperti Total dan Inpex dalam mengelola Blok Mahakam misalnya.
"Total kelola Blok Mahakam fifty-fifty dengan Inpex. Dia (Inpex) bukan operator, dia sekedar punya saham, ikut manajemen (Total), apa salahnya begitu (Pertamina)," tandasnya. (mad)
BACA JUGA:
Freeport dan Newmont Bikin Faisal Basri Kesal
Faisal Basri: LPG 3 Kilogram Tidak Terisi Penuh
Faisal Basri Sebut Burhan Urai Mafia Ikan
Total Siap Terima Pengalihan Blok Mahakam ke Pertamina
Tanpa Kesepakatan Transisi, Pertamina Masuk Blok Mahakam 2018
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Pertamina Nenyiagakan 1.866 SPBU 24 Jam Selama Nataru, Konsumsi Bakal Naik Sampai 7.6 Persen
Update Terbaru Harga BBM Akhir Desember 2025: Cek Perbandingan Harga Pertamina, Shell, BP Hingga Vivo
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai