DPR Dorong Pertamina Punya Saham di Seluruh Dunia


Antara/Aloysius Jarot Nugroho
MerahPutih Bisnis - DPR RI mendorong agar PT Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengelola blok-blok migas di dalam negeri.
"Apabila sudah berakhir masa kontrak," ujar Anggota Komisi VII DPR Hari Purnomo di Tebet, Jakarta, Minggu (31/5).
Selain itu, Komisi VII juga juga mendorong agar perusahaan pelat merah itu mempunyai kemampuan untuk mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri. Ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia guna menjamin pasokan minyak di dalam negeri.
"Tidak harus kerjakan sendiri, membeli saham walaupun minoritas 20-30 persen," ujarnya.
Menurut Hari, hampir semua perusahaan migas di dunia ini tidak mengotori tangannya sendiri. Seperti Total dan Inpex dalam mengelola Blok Mahakam misalnya.
"Total kelola Blok Mahakam fifty-fifty dengan Inpex. Dia (Inpex) bukan operator, dia sekedar punya saham, ikut manajemen (Total), apa salahnya begitu (Pertamina)," tandasnya. (mad)
BACA JUGA:
Freeport dan Newmont Bikin Faisal Basri Kesal
Faisal Basri: LPG 3 Kilogram Tidak Terisi Penuh
Faisal Basri Sebut Burhan Urai Mafia Ikan
Total Siap Terima Pengalihan Blok Mahakam ke Pertamina
Tanpa Kesepakatan Transisi, Pertamina Masuk Blok Mahakam 2018
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
![[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN](https://img.merahputih.com/media/f4/f3/1b/f4f31b04c835a52df665ede6077aeacf_182x135.png)
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator

RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
