DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Ketahanan Pangan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 10 Juni 2015
DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Ketahanan Pangan

Pedagang memilah cabai merah yang dijualnya di pasar 26 Ilir Palembang, Rabu (10/6). Pemerintah mengizinkan impor untuk mengamankan stok jelang Ramadan. (Foto Antara/Nova Wahyudi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah segera membentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional yang berperan selah satunya sebagai buffer stok. Lagipula, pembentukan lembaga ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Presiden Harus segera menjalankan amanah UU No.18 Tahun 2012, sehingga mimpi presiden bahwa produksi beras nasional terkendali dan tidak terjadi fliktuasi terlalu jauh terhadap kenaikan harga-harga beras bisa dikendalikan, dengan ada perubahan sistem yang ada di dalam kelembagaan intitusi pangan nasional,” kata anggota Komisi IV Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar, disela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/6), Jakarta.

Komisi IV menilai Perum Bulog kalah bersaing dengan swasta dalam menyerap beras petani. Oleh karena itu, sistem Perum Bulog harus diubah.

“Bulog harus diberikan kewenangan yang luas daripada apa yang telah dilakukan oleh perum bolog hari ini. Jadi persoalannya itu bukan direksinya diganti berkali-kalipun, selama sistemnya seperti ini hasilnya sama saja,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar ini.

Baca Juga:

Mendesak, Lembaga Pangan dan Perpres Pengendalian Harga

Mendag Rachmat: Impor Jangan Gegabah

Stok Daging Ayam Aman, Daging Sapi Tunggu Impor

Serapan Pangan Rendah karena Kementan Kurang Koordinasi

 

#Ketahanan Pangan #Kenaikan Harga-Harga #DPR #Bulog
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Pimpinan MPR Nilai Prabowo-Gibran Berhasil Dorong Kemandirian Pangan dan Jaga Daya Beli Rakyat
Program seperti pendirian Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan hasil yang signifikan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pimpinan MPR Nilai Prabowo-Gibran Berhasil Dorong Kemandirian Pangan dan Jaga Daya Beli Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Bukukan Transaksi Rp 161 M, Pangan Nusa Expo 2025 Cetak Rekor Tertinggi dalam 19 Tahun
Pangan Nusa Expo 2025 juga menarik antusiasme tinggi dari masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Bukukan Transaksi Rp 161 M, Pangan Nusa Expo 2025 Cetak Rekor Tertinggi dalam 19 Tahun
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Berita Foto
RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7
Anggota Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pimpinan DPR di Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Oktober 2025
RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7
Bagikan