DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Ketahanan Pangan
Pedagang memilah cabai merah yang dijualnya di pasar 26 Ilir Palembang, Rabu (10/6). Pemerintah mengizinkan impor untuk mengamankan stok jelang Ramadan. (Foto Antara/Nova Wahyudi)
MerahPutih, Bisnis-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah segera membentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional yang berperan selah satunya sebagai buffer stok. Lagipula, pembentukan lembaga ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Presiden Harus segera menjalankan amanah UU No.18 Tahun 2012, sehingga mimpi presiden bahwa produksi beras nasional terkendali dan tidak terjadi fliktuasi terlalu jauh terhadap kenaikan harga-harga beras bisa dikendalikan, dengan ada perubahan sistem yang ada di dalam kelembagaan intitusi pangan nasional,” kata anggota Komisi IV Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar, disela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/6), Jakarta.
Komisi IV menilai Perum Bulog kalah bersaing dengan swasta dalam menyerap beras petani. Oleh karena itu, sistem Perum Bulog harus diubah.
“Bulog harus diberikan kewenangan yang luas daripada apa yang telah dilakukan oleh perum bolog hari ini. Jadi persoalannya itu bukan direksinya diganti berkali-kalipun, selama sistemnya seperti ini hasilnya sama saja,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar ini.
Baca Juga:
Mendesak, Lembaga Pangan dan Perpres Pengendalian Harga
Mendag Rachmat: Impor Jangan Gegabah
Stok Daging Ayam Aman, Daging Sapi Tunggu Impor
Serapan Pangan Rendah karena Kementan Kurang Koordinasi
Bagikan
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu