Djarot Ingin KJP Bisa Digunakan Beli Kacamata

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 02 Mei 2016
Djarot Ingin KJP Bisa Digunakan Beli Kacamata

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, DKI Jakarta, Senin (2/5). (Foto Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Menyambut Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Pemprov DKI Jakarta akan membantu pelajar yang menderita mata minus dengan kemudahan membeli kacamata.  

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat ingin menambahkan komponen pembelian kaca mata untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ini untuk menunjang siswa penerima yang sudah menderita mata rabun.

"Tadi saya bilang sama Pak Gubernur pada saat upacara (Hari Pendidikan Nasional)‎ untuk dimasukkan komponen KJP. Sehingga KJP itu bisa membeli kaca mata," ucapnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (2/5) sepert dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta.

Menyadari nilai pembelian kacamata yang mahal, Djarot pun menyarankan, nominal yang diterima pelajar di dalam KJP ditingkatkan. Agar pelajar yang menderita rabun jauh itu mampu membeli kaca mata.

"Biasanya kalau periksa mata gratis. Belinya yang mahal," tandasnya.

Sebelumnya sebuah perusahaan ritel di Indonesia menyumbangkan 2.293‎ kacamata untuk pelajar di DKI Jakarta.

BACA JUGA:

  1. Djarot : Makam Habib Luar Batang Akan Dipercantik
  2. Setelah Muncul Teman Ahok, Kini Hadir Sahabat Djarot
  3. Lawan Yusril, Wagub Djarot Siap Pasang Badan
  4. Sahabat Djarot akan Lawan Penebar Kebencian Antar Kandidat
  5. Lexy Sahabat Djarot: Temenan Sama Ahok, Bersahabat dengan Djarot
#DKI Jakarta #Pelajar #Kartu Jakarta Pintar #Djarot Saiful Hidayat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - 21 menit lalu
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono: Polisi masih Selidiki
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses investigasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono: Polisi masih Selidiki
Bagikan