Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Pakar hukum dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa praktik pungli atau pungutan liar sekilas memang terlihat sepele hanya memberikan uang berjumlah tidak terlalu besar.
"Tetapi persoalannya tidak sesepele seperti yang dibayangkan. Pungli masuk menjadi bagian integral dengan berbagai hal lainnya. Saya membayangkan, seperti di perhubungan saja misalnya, pungli-pungli di jalan, truk-truk di Pantura," kata Zainal saat ditemui di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).
Zainal menjelaskan, upaya pemerintah untuk memberantas pungli sangat menarik. Namun, tidak akan menyelesaikan persoalan.
"Persoalan sesungguhnya bukan sekedar uang pemberi atau penerimanya. Tapi persoalan tingkat pemberinya. Kita tahu pungli itu ada kaitan erat, misalnya pemberinya atau pengusahanya sendiri sangat pragmatis karena muatan mobil berlebihan. Hal ini mendorong pengusaha tersebut menyiapkan uang untuk melancarkan itu," jelasnya.
Artinya, lanjutnya, tidak sekadar bicara ditingkat polisi dengan pengusaha, tapi di tingkat petugas yang sedang bertugas. Bila ditarik ke belakang, soal perbaikan pelayanan jalanan atau fasilitas umum.
"Karena kadang-kadang pengusahanya juga berpikir pragmatis. Dia menumpuk barang terlalu besar karena ada persoalan kapasitas dia untuk biayai distribusi. Nah, artinya hulu-hilir. Itu baru bicara pungli di tingkat jalan raya, pungli di pelabuhan, dan pungli di pelayanan publik dengan kaitan pelayanan langsung seperti SIM, KTP, dan sebagainya," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
