Dilaporkan ke Bareskrim, Agung Laksono Tak Gentar

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 10 Maret 2015
Dilaporkan ke Bareskrim, Agung Laksono Tak Gentar

Agung Laksono saat membacakan surat dari Menkumham, Selasa (10/3), di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. (Foto: MerahPutih/Hurri Rauf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar (DPP Golkar) versi Munas Ancol, Agung Laksono, enggan mempermasalahkan rencana laporan Golkar versi Munas Bali ke Bareskrim. Agung telah menyiapkan administrasi sah untuk menghadapi laporan tersebut.

"Saya kira itu hak orang. Kami (Golkar versi Munas Ancol), sudah pegang (pengesahan susunan kepengurusan partai) ini," cetus mantan ketua umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) itu, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/3). (Baca Juga: Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi)

Seperti diketahui, pihak Golkar pimpinan Abu Rizal Bakrie, akrab disapa Ical, akan melaporkan kubu Golkar Agung Laksono ke Bareskrim. Mereka menuding Golkar versi Munas Ancol melakukan pemalsuan dokumen dalam penyelenggaraan Munas di Ancol.

"Kami menemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh peserta kubu Ancol. Jika sudah lengkap, dalam waktu dekat kita segera laporkan ke Bareskrim Mabes Polri," ungkap pihak Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, beberapa waktu lalu. (Baca: Kantor DPP Golkar Dijaga Ratusan AMPG)

Seperti disampaikan sebelumnya, per Tanggal 10 Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Golkar versi Munas Ancol melalui surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tentang kepengurusan Partai Golkar. Surat keputusan tersebut ditandatangani Yasonna, dan bersifat final sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. (hur)

#Agung Laksono #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Bagikan