Noer Ardiansjah
MerahPutih Megapolitan - Pemberian mobil dinas baru senilai Rp41 miliar oleh Pemerintah Provinsi akan membuat para anggota DPRD DKI Jakarta melunak mengkritisi kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurutnya, pemberian mobil baru tersebut menurutnya adalah sangat wajar. Pasalnya, periode sebelumnya anggota DPRD pun mendapatkan fasilitas yang sama dari Pemerintah Provinsi.
"Oh, enggak (akan lunak), kecuali baru berikan tahun ini. Enggak kok, setiap periode sudah ada. DPRD akan tetap melaksanakan fungsinya seperti biasa dan enggak pengaruh," jelas Hasan Basri Umar, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem kepada merahputih.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Hasan menambahkan, pengadaan mobil dinas jenis sedan premium untuk 100 anggota DPRD itu pun tergantung dari kemampuan APBD masing-masing daerah. Untuk DKI Jakarta, ia menilai menggelontorkan uang sebanyak Rp41 miliar untuk operasional anggota dewan tidak akan mengganggu anggaran APBD Jakarta.
"Sekali lagi itu kan kebijakan dari pemerintah daerah. Sesuai dengan kemampuan daerah. APBD itu kan puluhan triliun, kalau hanya mengeluarkan Rp41 miliar untuk mendukung operasional kan masih jauh dari total anggaran sekitar Rp70 triliun. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain toh anggota dewan juga dapat kendaraan semua," tukasnya.
Adapun, hubungan Ahok dan DPRD sempat menegang sejak peralihan kepemimpinan DKI-1 dari Joko Widodo ke Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sengkarut RAPBD 2014, ucapan-ucapan kontroversial Ahok, kasus pengadaan UPS di sekolah, penggusuran Kampung Pulo hingga hasil audit BPK tentang pembelian aset RS Sumber Waras. (yni)
Baca Juga
DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar
Uchok Sky Khadafi Minta DPRD Tolak Mobil Pemberian Ahok
Belikan Mobil Baru Buat DPRD, Cara Ahok Jinakkan Politikus Kebon Sirih
Hore, Ahok Belikan Mobil Baru untuk DPRD
