Didukung Publik, DPRD Makin Semangat Lengserkan Ahok

Aang SunadjiAang Sunadji - Selasa, 24 Maret 2015
Didukung Publik, DPRD Makin Semangat Lengserkan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (4/3). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) bersama dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut ratusan pendemo menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera dilengserkan. Para demonstran berdalih, mantan politikus Partai Gerindra itu layak dilengserkan karena bersikap tidak sopan, arogan dan kerap mengeluarkan kata-kata kotor.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Gerindra, M Taufik menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat Jakarta semakin menambah semangat politikus Kebon Sirih tersebut untuk segera menggulingkan Ahok dari kursi DKI-1.

"Itu kan bentuk dukungan dan aspirasi dari masyarakat yang harus kita perhatikan," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta.

Bukan hanya itu Taufik juga menambahkan, proses pengajuan hak angket yang ditujukan kepada Ahok hingga kini masih terus berjalan. Semua persiapan sudah dilakukan oleh tim panitia hak angket yang diketuai politikus Pastai Hanura, Muhammad 'Ongen' Sangaji.

"Sudah siap. Semua panitia angket yang urus," tandas M Taufik. (Baca: M Taufik: Hak Angket Lanjut Terus!)

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta dipicu temuan dugaan dana siluman sebesar Rp 2,1 triliun dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015. Ahok yang juga mantan politikus Partai Gerindra menuding angka tersebut diselipkan oleh oknum DPRD DKI Jakarta. (Baca Juga: 42,6 Persen Warga Jakarta Percaya Ahok daripada DPRD)

Ahok sendiri tidak mengajukan draft APBD yang sudah disetujui DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok memilih membuat dan mengirimkan draft rancangan APBD versi pemerintah dengan sistem e-budgeting. Atas ulah Ahok, DPRD DKI Jakarta sendiri geram dan sepakat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan atas perbedaan tersebut. (Baca: Pansus Hak Angket Minta Surat dari Ahok)

Sebaliknya Kemendagri sudah melakukan mediasi dengan mempertemukan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu silam. Namun sayang, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Bahkan dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu mulut, dan muncul kata-kata kotor dari sejumlah anggota DPRD. (bhd)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Aang Sunadji

Coffee is a life
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Candaan disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melihat anggota DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub duduk bersebelahan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam ruang rapat.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
DPRD Gerindra meminta operasional RDF Rorotan dihentikan sementara. Sebab, RDF Rorotan dinilai masih menimbulkan bau.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Bagikan