Diblokir BNPT, Hidayatullah: Selama Ini Kami Kritis Terhadap ISIS

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 31 Maret 2015
Diblokir BNPT, Hidayatullah: Selama Ini Kami Kritis Terhadap ISIS

Kepala BIN Marciano Norman (kiri) berbincang dengan Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kedua kanan), Menkominfo Rudiantara (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Sebanyak 19 media online diblokir oleh BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika lantaran diduga menyiarkan proganda yang menaburkan kebencian. Namun, tujuh dari media online tersebut melakukan protes.

Menurut mereka, selama ini tidak pernah menaburkan rasa kebencian melalui artikel yang dimuatnya. Jika dalam konteks pemberitaan yang mengatakan sesat kepada Ahmadiyah, hal itu merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia. (Baca: BNPT Blokir Situs Islam, #KembalikanMediaIslam Trending Topic)

"Yang didakwakan kepada kami karena menyiarkan kebencian. Kebencian yang mana? Apakah mengatakan sesat Ahmadiyah, yang mengatakan sesat MUI, tanya dong ke MUI, kan MUI yang menfatwakan," kata juru bicara ketujuh media online yang mengadu ke Kemkominfo Mahladi pada merahputih.com, di kantor Kemkominfo Jakarta, Selasa (31/3).

Dalam konteks ISIS, lanjut Mahladi, pihaknya justru bersikap sangat kritis. Bahkan, mereka meminta kepada masyarakat agar berpikir ulang apabila ingin bergabung.

"Kita minta pada masyarakat yang ingin gabung ke ISIS pikir-pikir lagi, betul enggak seperti ini," katanya. (Baca: Klarifikasi Menteri Agama Terkait Pemblokiran 19 Media Islam)

Menurut Mahladi, apabila dalam situs mereka terdapat konten yang dianggap berbahaya, maka cukup mengambil artikel tersebut tanpa mengorbankan lainnya. Bahkan, sampai memblokir.

Bagi Hidayatullah, pemblokiran ini merupakan pengalaman yang pertama kali. Namun, pihaknya tidak pernah mendapat peringatan apapun. "Harusnya kami diingatkan," tandasnya.

Sebagai informasi, tujuh perwakilan media mendatangi Gedung Kominfo lantaran situsnya diblokir. Mereka adalah aklislamiccenter.com, hidayatullah.com, kiblat.net, salam-online.com, panjimas.com, ahrahmah.com dan gemaislam.com. (mad)

#BNPT #Blokir Situs Islam #Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
BNPT juga menekankan perannya dalam mewujudkan keamanan nasional yang esensial bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Indonesia
Modus Mantan Dirjen Kominfo Habiskan Duit Negara Ratusan Miliar Bangun PDNS Tak Layak hingga Akhirnya ‘Jebol’
Samuel melakukan pemufakatan jahat pembentukan PDNS hingga memberi suap agar proyek bisa diambilalih.
Frengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
Modus Mantan Dirjen Kominfo Habiskan Duit Negara Ratusan Miliar Bangun PDNS Tak Layak hingga Akhirnya ‘Jebol’
Indonesia
Kasus Korupsi PDNS Kominfo, Jaksa Temukan Bukti Penting Usai Geledah Sejumlah Lokasi
Adapun lokasi penggeledahan tersebar di beberapa tempat, yaitu di Tangerang Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Korupsi PDNS Kominfo, Jaksa Temukan Bukti Penting Usai Geledah Sejumlah Lokasi
Berita
Kasus Korupsi PDNS Rugikan Negara Ratusan Miliar, Pejabat Kominfo Ikut Diperiksa Jaksa
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting tak menjelaskan identitas saksi yang diperiksa
Frengky Aruan - Selasa, 18 Maret 2025
Kasus Korupsi PDNS Rugikan Negara Ratusan Miliar, Pejabat Kominfo Ikut Diperiksa Jaksa
Indonesia
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Temukan Dugaan Korupsi Proyek PDNS di Kominfo yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel menerangkan kasus ini bermula pada 2020, di mana saat itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Maret 2025
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Temukan Dugaan Korupsi Proyek PDNS di Kominfo yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
Indonesia
BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh
Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Januari 2025
BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh
Indonesia
Jamaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke Pangkuan NKRI, Yusri Data Napi Buat Potong Masa Tahanan
Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Desember 2024
Jamaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke Pangkuan NKRI, Yusri Data Napi Buat Potong Masa Tahanan
Berita Foto
BNPT Sampaikan Capaian Kinerja dan Global Terrorism Index Tahun 2024
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono saat menyampaikan keterangan pers akhir tahun Capaian Kinerja BNPT tahun 2024 di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Didik Setiawan - Senin, 23 Desember 2024
BNPT Sampaikan Capaian Kinerja dan Global Terrorism Index Tahun 2024
Indonesia
BNPT Antisipasi Ancaman Terorisme saat Natal dan Tahun Baru 2025
Diharapkan nilai-nilai deradikalisasi ini tumbuh dan berkembang
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Desember 2024
BNPT Antisipasi Ancaman Terorisme saat Natal dan Tahun Baru 2025
Bagikan