Di Depan Massa PDIP, Megawati Singgung Soal Massa Bayaran untuk Jegal Ahok

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 November 2016
Di Depan Massa PDIP, Megawati Singgung Soal Massa Bayaran untuk Jegal Ahok

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengadakan rapat konsolidasi seluruh DPD di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 17/11. (Foto: Merah Putih/ Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan ada dua kelompok orang yang menolak calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat kampanye.

"Kedua kelompok tersebut adalah, karena tidak paham hukum serta karena dibayar untuk menjegal Ahok," kata Megawati Soekarnoputri seperti dikutip Antara News di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Kamis (17/11).

Megawati mengatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan pers soal penolakan masyarakat terhadap Ahok saat kampanye setelah aksi demo pada Jumat, 4 November lalu.

Megawati menegaskan, Indonesia adalah negara hukum.

"Hukum berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan mengedepankan prinsip setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," katanya.

Presiden kelima RI ini menjelaskan, berdasarkan UU Pilkada, meskipun seorang calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi calon tersebut masih memiliki hak untuk dipilih maupun berkampanye.

"Saya tegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pak Ahok sebagai calon kepala daerah masih memiliki hak untuk dipilih," kata Megawati.

Megawati juga menilai, saat ini ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan provokasi dan mengedepankan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan.

Pada kesempatan tersebut, Megawati menginstruksikan seluruh kadernya untuk tenang, menjaga diri, dan turut serta mendukung terciptanya situasi aman dan damai di seluruh Indonesia selama proses pilkada serentak tahun 2017.

"Kader PDI Perjuangan diminta tenang, menjaga diri, dan turut menciptakan situasi aman dan damai," kata Megawati. (Luh)

BACA JUGA:

  1. Megawati Dampingi Pendaftaran Pasangan Ahok-Djarot di KPUD Jakarta
  2. Bawaslu : Bukan Pidana Menolak Kampanye Ahok-Djarot
  3. PBNU Angkat Bicara terkait Penetapan Ahok Jadi Tersangka
  4. Politisi Golkar Yakin Pasangan Ahok-Djarot Menangi Pilgub DKI 2017
  5. Sepuluh Janji Setia Ahok kepada PDI Perjuangan

 

#Pilgub DKI 2017 #Gubernur Ahok #PDIP #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Ngamuk! Peringatkan Menkeu Purabaya Jangan Jadi Menteri Sok Pintar
Konten yang menyebut Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengamuk ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat beredar di Media Sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Ngamuk! Peringatkan Menkeu Purabaya Jangan Jadi Menteri Sok Pintar
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Indonesia
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong kelahiran petani-petani muda di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Indonesia
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Indonesia
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Bagikan