Demo Tolak Kebijakan Susi, Pantura Membara

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 03 Maret 2015
Demo Tolak Kebijakan Susi, Pantura Membara

Demo Nelayan di Batang, Selasa (3/3). (Foto: Pemalang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Nelayan berhasil memerahkan jalur Pantura dalam demo yang digelar di Batang, Jawa Tengah, Selasa (3/3). Ratusan nelayan membakar bakar ban dan kapal nelayan di jalanan serta merusak tanaman di sekitar jalur.

Akibat demo membara tersebut, jalur Pantura macet total dari kedua arah, baik dari arah Barat maupun Timur. Bahkan, Kasat Reskrim Polres Batang, AKP Hartono, mengalami luka di bagian kepala akibat luapan amuk warga.(Baca: Kementerian Kelautan akan Kawal RPP Nelayan Kecil)

Para nelayan mendesak pemerintah segera mencabut larangan kapal cantrang. Larangan ini tertera di Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).

Sebelumnya, 26 Februari lalu, para nelayan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap KKP Abduh Nurhidajat di kantor KKP. Namun, pertemuan tidak membuah hasil.

Seperti diberitakan sebelumnya, demi menjaga kelestarian laut, Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan Permen KP Nomor 2/Permen-KP/2015. "Kalau saya perbolehkan penggunaan cantrang diatas 12mil berarti saya membiarkan konflik horizontal terjadi antara para nelayan di luar jawa tengah," kata menteri kelahiran 15 Januari 1965 Pangandaran itu. (Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Perikanan Dunia)

Cantrang adalah salah satu jenis alat tangkap ikan dalam kelompok pukat tarik berkapal yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran 30GT. Izin penempatan cantrang diberikan kepada kapal ukuran 30GT dan luas 4 mil sampai 12 mil sesuai dengan Permen KP no 2/ 2015. (fre)

#Kabupaten Batang #Kesejahteraan Nelayan #KKP #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Dengan balok es yang tersedia setiap hari, kata Presiden, ikan hasil tangkapan nelayan kembali dalam keadaan segar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Bagikan