Demo Tolak Kebijakan Susi, Pantura Membara


Demo Nelayan di Batang, Selasa (3/3). (Foto: Pemalang)
MerahPutih Nasional - Nelayan berhasil memerahkan jalur Pantura dalam demo yang digelar di Batang, Jawa Tengah, Selasa (3/3). Ratusan nelayan membakar bakar ban dan kapal nelayan di jalanan serta merusak tanaman di sekitar jalur.
Akibat demo membara tersebut, jalur Pantura macet total dari kedua arah, baik dari arah Barat maupun Timur. Bahkan, Kasat Reskrim Polres Batang, AKP Hartono, mengalami luka di bagian kepala akibat luapan amuk warga.(Baca: Kementerian Kelautan akan Kawal RPP Nelayan Kecil)
Para nelayan mendesak pemerintah segera mencabut larangan kapal cantrang. Larangan ini tertera di Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).
Sebelumnya, 26 Februari lalu, para nelayan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap KKP Abduh Nurhidajat di kantor KKP. Namun, pertemuan tidak membuah hasil.
Seperti diberitakan sebelumnya, demi menjaga kelestarian laut, Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan Permen KP Nomor 2/Permen-KP/2015. "Kalau saya perbolehkan penggunaan cantrang diatas 12mil berarti saya membiarkan konflik horizontal terjadi antara para nelayan di luar jawa tengah," kata menteri kelahiran 15 Januari 1965 Pangandaran itu. (Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Perikanan Dunia)
Cantrang adalah salah satu jenis alat tangkap ikan dalam kelompok pukat tarik berkapal yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran 30GT. Izin penempatan cantrang diberikan kepada kapal ukuran 30GT dan luas 4 mil sampai 12 mil sesuai dengan Permen KP no 2/ 2015. (fre)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen

3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL

Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall

Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP

Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP

Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan

Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
