Dapat Uang Saku dari Ahok, Polda Metro Jaya Tuntut Legalitas Anggaran


Gubernur Ahok berbincang dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya saat mengantar Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma (Foto: Antara Foto)
MerahPutih Megapolitan - Polda Metro Jaya menyambut baik wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan membantu anggaran operasional TNI-Polri. Sebelumnya diberitakan, Ahok akan memberikan tunjangan bagi anggota TNI dan Polri sebesar Rp250 ribu. Mantan Bupati Belitung Timur itu akan memberikan tunjangan tersebut kepada personel TNI dan Polri yang membantu operasional kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Kita menyambut baik langkah Gubernur DKI Jakarta," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal, Jakarta, Selasa (28/7). Di samping itu, Ahok juga akan memberi polisi dan tentara uang makan sebesar Rp48 ribu.
Diakuinya, lanjut Iqbal, polda Metro Jaya memang membutuhkan tambahan anggaran operasional. Hal ini terjadi lantaran pihaknya kerap melakukan kegiatan yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Polri, yang tidak teranggarkan.
"Memang banyak kegiatan kepolisian yang tidak dicover anggaran dalam APBN yang diperuntukan ke Polri. Misalnya kegiatan pengamanan demonstrasi. Dalam sehari saja terkadang ada demo hingga puluhan kali," terangnya. Menurut Ahok
Adapun Satuan kerja Pemprov DKI yang kerap membutuhkan bantuan TNI dan Polri ialah Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Lebih dalam, apabila wacana ini teralisasi, pihaknya akan menerima berapapun pemberian hibah anggaran operasional ini. Mantan Kepala Polres Metro Jakarta Utara ini menjelaskan, pemberian dari Gubernur ini akan disesuaikan Polda Metro tanpa memperhitungkan cukup tidaknya. "Berapa pun yang dikucurkan Pemprov kita terima. Bukan kita punya 2 ribu personel, lantas Pemprov harus memberikan anggaran sejumlah itu,"
Kendati demikian, pihaknya menyarankan agar Gubernur memperhatikan hal-hal terkait legalitas penggunaan anggaran ini. Antara lain kejelasan anggaran. "Penggunaan anggaran tentunya tidak menyalahi aturan," kata dia.
"Selain itu kami harus bisa pertanggungjawabkan penggunaan itu. Kita akan laporkan ke lembaga terkait," pungkasnya.
Di samping berencana menambah anggaran operasional, Ahok juga akan membuat kebijakan yang menggratiskan personel TNI dan Polri aktif ketika menumpang bus Transjakarta.(gms)
Baca Juga
Atasi Tawuran Antarwarga, Kapolda Metro Jaya Gandeng Ahok
Terkait Pembongkaran Gereja, FPI Puji Ahok
Halal Bihalal, Ahok Undang Anggota DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Berita Terkait
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf

2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng

Polisi Temukan Bima Permana Putra, Pria yang Sempat Dilaporkan Hilang Pasca Demo Rusuh di Jakarta

Peran Anggota Kopassus Tersangka Penculikan Kacab BRI, Serka N Perantara Lainnya Eksekutor

Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ungkap Motif Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI

Disuruh Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI, 2 Anggota TNI Minta Uang Jutaan Rupiah

Ditreskrimum Ungkap 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BRI di Jakarta

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI, Pelaku Pilih Korban secara Acak

Polisi Angkat Bicara soal Dugaan Pegawai Bank BUMN Terlibat Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI
